Pencopotan Sekda Bengkulu Diduga Tabrak Aturan

Nusantara  SABTU, 14 SEPTEMBER 2019 , 13:52:00 WIB | LAPORAN: TRI YULIANTI IMRAN

Pencopotan Sekda Bengkulu Diduga Tabrak Aturan

Rofiq Sumantri/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Langkah Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu, Novian Andusti dari jabatannya dinilai langkah gegabah, dan diduga telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Demikian disampaikan Konsultan Hukum ASN Provinsi Bengkulu, Rofiq Sumantri kepada RMOLBengkulu, Sabtu (14/9).

Rofiq sapaan akrabnya menjelaskan, bahwa jika ditinjau dari aspek legal standing pengangkatan Sekda itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).

"Itu terindikasi melakukan pelanggaran hukum sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2014 ASN, dan Pasal 114 PP NO 11 /2017 Manajemen ASN Jo UU Tentang Pemda," ujar Ropiq.

Baca juga: Gubernur Dikabarkan Mendadak Copot Sekda Bengkulu-

Masih menurut Ropiq, Keppres tentang pencopotan Sekda Bengkulu tersebut nantinya akan rawan digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kalau tidak didahului dengan kajian yang matang, dan komprehensif.

Oleh sebab itu, ia justru mempertanyakan dasar orang nomor satu di Provinsi Bengkulu itu langsung menonaktifkan Novian Andusti. Apakah telah sesuai dengan prosedur, dan mekanisme sistem merit dalam nonaktifkan PJT MADYA.

"Merasa miris, dan sangat prihatin atas terjadinya peristiwa non aktif Sekda Provinsi Bengkulu ditengah upaya melakukan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Bengkulu yang menjadi fokus pembinaan KASN RI," tegas Rofiq.

Baca juga: Ini Alasan Gubernur Bengkulu Copot Nopian Dari Sekda-


Dia menuturkan, secara konsekuensi yuridisnya jika secara fakta hukum terbukti. Maka SK Gubernur Bengkulu mengandung unsur cacat hukum. Bahkan, keberlakuanya tidak sah dan batal demi hukum.

"Artinya tidak memiliki dasar hukum tidak berwenang, dan tidak memenuhi prosedur sistem merit yang menjaga marwahnya UU ASN. Maka akibat lebih lanjut kausalitas verbalnya menjadi potensi pembiaran terjadinya mal administrasi dalam tata kelola pemerintahan berdampak iklim kerja ASN semakin tidak kondusif memicu sikap appriori karena tindakan arogansi of power dan tidak ada perlindungan hukum," demikian Rofiq.

Hingga berita ini diterbikan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)  Provinsi Bengkulu belum bisa dikonfirmasi. Begitu pula dengan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah turut juga belum bisa dikonfirmasi. [tmc]




Komentar Pembaca
Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 23:19:03

Ini Skenario Gerindra Masuk Kabinet

Ini Skenario Gerindra Masuk Kabinet

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 21:08:45

Prabowo Tawarkan Pertumbuhan Ekonomi Double Digit

Prabowo Tawarkan Pertumbuhan Ekonomi Double Digit

KAMIS, 17 OKTOBER 2019 , 22:28:40