Raperda Pertanggungjawaban APBD Perubahan 2019 Disetujui

Nusantara  SELASA, 27 AGUSTUS 2019 , 18:54:00 WIB | LAPORAN: AAN SUGIMAN

Raperda Pertanggungjawaban APBD Perubahan 2019 Disetujui

Gubernur menandatangani APBD Perubahan/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2019 disetujui Pemerintah Provinsi Bengkulu dan, DPRD Provinsi Bengkulu, di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (27/8).

Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu ke-18 masa persidangan ke-2 tahun 2019 dipimpinan langsung Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri dan didampingi oleh para wakil ketua yakni Edison Simbolon, Suharto dan Elfy Hamidi dan dihadiri oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Sekretari Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Nopian Andusti serta anggota dewan DPRD Provinsi Bengkulu

Persetujuan tersebut ditandai dengan penandantangan empat Raperda oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Ketua DPRD provinsi Bengkulu Ihsan Fajri.

Adapun keempat Raperda tersebut, yakni Perubahan APBD Perubahan TA 2019, Perubahan kedua atas Perda Provinsi Bengkulu No 2 tahun 2011 tentang pajak daerah Provinsi Bengkulu, Raperda rencana umun energi daerah Provinsi Bengkulu, dan Raperda rencana induk pembangunan kepariwisataan tahun 2019-2024.

Empat Raperda tersebut disetujui atas penyampaian pendapat akhir yang dilakukan oleh 8 fraksi  saat paripurna berlangsung

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah dalam sambutannya menyampaikan, ucapan terima kasih kepada segenap anggota Dewan yang telah menyusun dan membahas Raperda tersebut.

"Mudah mudah kita bisa melaksanakan dengan baik sebagai mana saran dari pandangan Fraksi, bahwa keterlambatan penyelenggaraan pembelanjaan APBD 2018 saya kira jangan sampai terjadi lagi," ucapnya.

"Sarannya begitu jelas untuk memastikan APBD Perubahan yang telah disahkan ini akan segera dilaksanakan kemudian mengikuti aturan yang berlaku," sambungnya

Lebih lanjut, Elfi Hamidi menyampaikan pendapat akhir dari fraksi partai golkar  bahwa dengan adanya masukan  dan kritikan, akhirnya seluruh fraksi menyetujui keempat raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi perda Provinsi Bengkulu

"Dari pertimbangan diatas, kami menyatakan setuju atas keempat raperda ini untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Bengkulu. Dan kepada pemerintah daerah agar nantinya setiap perda yang sudah di sepakati untuk langsung dibuatkan peraturan gubernurnya untuk ditindak lanjuti dari perda itu sendiri," kata Elfy Hamidi

Dengan disetujuinya keempat raperda tersebut Rohidin Berharap agar Raperda tersebut menjadi landasan hukum dalam perumusan kebijakan raperda tersebut dengan berpedoman pada peraturan  dan perundang-undangan yang berdasarkan pada asas pembentukakn peraturan perundang-undangan yang baik

"Rancangan perda yang telah disetujui bersama ini wajib kita sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri dalam waktu paling lambat 3 hari sejak tanggal persertujuan  bersama untuk di registrasi sebelum ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah Provinsi Bengkulu," tutup Rohidin. [adv]

Paripurna Raperda Pertanggungjawaban APBD Perubahan 2019 Disetujui

Paripurna Raperda Pertanggungjawaban APBD Perubahan 2019 Disetujui


Paripurna Raperda Pertanggungjawaban APBD Perubahan 2019 Disetujui

Ponsel Samsung S9 diskon secara nasional, hanya 2.150.000 Rp
Tinggalkan nomor telepon Anda untuk menerima diskon 50% dari Samsung S9
Rahasia pengelupasan kulit jerawat di rumah! Coba sekarang
Cara menghaluskan kulit secara alami berkat rahasia rumahan ini
WOW! Lihat cara singkirkan lemak TUBUH!
baju kecilmu akan muat dipakai setelah lakukan ini
Kaget setengah mati!! IPhone XS ini turun 50% hari ini!
Pesan sekarang untuk memiliki iPhone XS murah hari ini!


Komentar Pembaca