Diduga Korupsi, Polres Garap DKP Kota Bengkulu

Hukum  MINGGU, 25 AGUSTUS 2019 , 05:24:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Diduga Korupsi, Polres Garap DKP Kota Bengkulu

Prianggodo Heru/Ist

RMOLBengkulu. Paket pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bengkulu senilai Rp 951 juta yang bersumber dari APBD Pemkot Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2018 diduga dikorupsi.

Kasus dugaan penyelewengan itu sedang diusut oleh Unit Unit Tindak Pidana Korupsi Sat Reskrim Polres Bengkulu. Dimana dari pemeriksaan fisik bangunan oleh tim ahli telah ditemukan kekurangan volume pekerjaan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah.

Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk para kontraktor dan pejabat Dinas DKP Kota Bengkulu. Pemeriksaan dilakukan secara maraton di Mapolres Kota Bengkulu sejak 19 Agustus 2019.

Kapolres Bengkulu AKBP Prianggodo Heru menjelaskan, perkara ini berawal tahun 2018 silam. Di tahun itu, tepatnya pada tanggal 20 Juli 2018 CV Dian Bumi Pratama memenangkan lelang pembangunan senilai Rp 951 juta.

Jumlah itu, diperuntukan untuk 8 unit kolam yang masing-masing 2 unit kolam bak ukuran 50 m3, bak pendederan ukuran 53 m3, bak pemijahan ukuran 95 m3, dan induk ukuran 100 m3.

Tak hanya itu, kegiatan itu juga untuk pengadaan calon induk unggul ikan lele dan nila berikut pakan calon induk pakan serta sapras kolam. Lalu, dalam surat perjanjian kerja (SPK)  masa pengerjaan selama 150 hari terhitung mulai tanggal 20 Juli sampai 26 Desember 2018.

Akan tetapi, hingga tanggal 26 Desember 2018, pihak CV Dian Bumi Pratama tidak mampu menyelesaikan pekerjaan ini sehingga mengajukan addendum hingga dengan 24 Januari 2019.

Hanya saja, perpanjangan waktu pekerjaan itu tetap tidak dapat diselesaikan para kontraktor. Sehingga dari DKP Kota Bengkulu melakukan pemutusan kontrak.

Selama pekerjaan berlangsung, kontraktor telah mencairkan dana Rp 666.380.000 dengan dua kali termin.

Menariknya, pekerjaan pembersihan akhir diduga tidak dikerjakan oleh CV. Dian Bumi Pratama. Dimana pengadaan calon induk ikan nila tidak sesuai dengan spesifikasi dalam RAB sehingga tidak diterima. Bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan 51,01 persen.

"Dari hasil penyidikan ditemukan dugaan kelebihan pembayaran, dibanding kan dengan bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh CV Dian Bumi Pratama dan ditemukan kekurangan volume pekerjaan dibandingkan RAB," ujar Heru dalam rilisnya, Sabtu (24/8) kemarin.

Untuk diketahui, jumlah kerugian negara masih menunggu proses perhitungan kerugian keuangan negara yang sudah diajukan ke BPK RI perwakilan Bengkulu. [tmc]


                   


Komentar Pembaca
Ace Hasan Syadzily: Manuver Bambang Soesatyo Biasa Saja
PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

KAMIS, 19 SEPTEMBER 2019 , 22:10:26

RIAU TOLAK RELAWAN DARI JAKARTA, ANIES MENJAWAB ELEGAN