Dana Mubes Kompilasi Hukum Adat Benteng "Nyangkut" Di Disparbud

Daerah  SELASA, 20 AGUSTUS 2019 , 04:02:00 WIB | LAPORAN: YOGI APRIZAL SUPRIANTO

Dana Mubes Kompilasi Hukum Adat Benteng

Ketua BMA Benteng, Bj Karneli/ RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Kegiatan Musyawarah besar (Mubes) kompilasi hukum adat Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) sampai saat ini belum bisa digelar.

Padahal di dalam peraturan daerah (Perda) yang diterbitkan akhir tahun 2018 lalu ada perintah atau klausul Badan Musyawarah Adat (BMA) wajib membuat kompilasi hukum adat untuk bisa diterapkan dimasyarakat dalam 1 tahun setelah perda diterbitkan.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua BMA Benteng, Bj Karneli, bahwa belum bisa terealisasinya kegiatan itu karena anggaran khusus BMA tidak ada untuk tahun 2019 ini.

"Dana khusus yang dikucurkan untuk BMA pada tahun ini memang kami tidak dapat, karena sudah ada regulasinya. Tahun belakang kami diberi walapun itu cuma 25 juta untuk tahun ini kita kosong dan sudah disiapkan untuk 2020," jelas Bj Karneli, saat dibincangi RMOLBengkulu, Senin (19/8).

Meskipun tidak ada anggaran khusus, dijelaskan Bj Karneli Pemda Benteng telah plotkan anggaran tersebut kepada salah satu OPD Benteng yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Benteng.

"Kami tidak diberi kucuran langsung maka oleh pemda dijelaskan dileding sektorkan kepada Disparbud. Kami temui kepala dinasnya untuk konsultasi bagaimana, tapi sampai saat ini belum ada yang bisa kami lakukan karena dananya masih parkir disitu," kata Bj.

Lebih lanjut ia mengaku, tidak mengetahui persis dana yang diporsikan di Disparbud.

"Yang jelas kami sudah ajukan perencanaan, apa yang kami buat, saya sudah berulang kali secara tertulis secara lisan sudah kita naikan kepada kepala dinas dan pak sekda juga mendorong supaya sering konsultasi dan itu kami patuhi," tandasnya.

Salah satu tokoh Presedium Benteng ini menambahkan, konsep untuk menggelar mubes sudah dipersiapkan, dan tidak bisa digelar tanpa bekerjasama kepada beberapa pihak untuk mengundang minimal 150 tokoh adat yang ada di Benteng.

Mubes nanti, lanjutnya banyak yang akan dibahas pertama kompilasi hukum adat, rumah adat, pakaian adat, dan simbol-simbol adat Benteng. Sehingga ia berharap kepada pihak terkait agar dapat merealisasikan anggaran tersebut.

"Sehingga aturan adat disetiap suku didalam mubes nanti diadakan sinkronisasi, dan aturan adat dibenteng tidak jauh beda karna sudah disinkronkan," paparnya. [tmc]



                    q


Komentar Pembaca