Dinilai Kebiri Hak Karyawan, FSPMI Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

Daerah  RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 13:30:00 WIB | LAPORAN: RISNA JULIYANA HUTASOIT

Dinilai Kebiri Hak Karyawan, FSPMI Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

Massa FSPMI saat melakukan aksi di depan kantor DPRD Mukomuko/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Aksi ratusan karyawan yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melakukan demo menolak revisi Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan, yang berlangsung di gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko, Rabu (14/8) siang.

Ketua DPW FSPMI Provinsi Bengkulu Ruslan Efendi mengatakan, melalui rencana itu pihaknya merasa haknya nanti akan dikebiri oleh perusahaan.  Sebab, apabila undang-undang tersebut direvisi maka akan berimbas kepada para karyawan.

Dimana dalam rencana UU tersebut, bahwa pesangon dari perusahaan akan dihapuskan. Padahal pesangon adalah salah satu penghasilan bagi para buruh atau pekerja.

Selain itu, status pekerja tidak ditentukan lagi di perusahaan dan imbasnya pekerja semuanya outsourcing, serta jaminan sosial akan dihapus atau dikurangi. Bahkan, HRD dijabat oleh orang asing hingga hilangnya hak cuti haid bagi perempuan.

"Jika undang-undang ketenagakerjaan ini direvisi maka penentuan kebutuhan hidup layak dihapus serta besaran upah minimum ditentukan oleh perusahaa, ini sangat merugikan bagi buruh," kata Ruslan disela-sela orasinya.

Ia juga menambahkan, di Mukomuko masih ada perusahaan yang alergi dengan kehadiran serikat pekerja, termasuk tidak memberikan upah sesuai aturan yang berlaku.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta pemerintah daerah, dan DPRD memberikan solusi dan membantu permasalahan tersebut.

Pantauan RMOLBengkulu, aksi damai ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko beserta dengan beberapa anggota dewan lainnya.

Ada 5 item petisi yang disampaikan oleh FSPMI, yaitu menolak revisi UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menagih janji Presiden Joko Widodo untuk merevisi PP No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, meminta DPRD Kabupaten Mukomuko untuk membuat surat tertulis kepada Presiden RI dan DPR RI untuk tidak merevisi UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Meminta Badan Legislasi DPR RI untuk tidak memasukkan revisi UU No 13 Tahun 2003 ke program legislasi Nasional melalui pimpinan DPRD Kabupaten Mukomuko, serta meminta surat rekomendasi tertulis dari Bupati Mukomuko untuk menolak Revisi UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan melalui pimpinan DPRD Kabupaten Mukomuko.

Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko Armansyah saat menerima para massa mengatakan, pihaknya menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh serikat pekerja tersebut.

"Sebagai wakil mereka, aspirasi tersebut akan kita lanjutkan dan akan memberikan surat rekomendasi ke pusat terkait tuntutan serikat pekerja tersebut," tutup Armansyah.

Lalu, Armansyah juga menyatakan akan mendiskusikan permasalahan ini dengan pemerintah daerah. Sebagai bentuk meneruskan perjuangan, pihaknya akan membantu melalui surat yang akan dilayangkan kepada Presiden dan DPR RI. [tmc]

Komentar Pembaca
Selama Karhutla Masih Ada, Visi SDM Unggul Jokowi Cuma Mimpi
Mengusung Tandu Toapekong Terbanyak

Mengusung Tandu Toapekong Terbanyak

SELASA, 17 SEPTEMBER 2019 , 08:22:15

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 , 01:14:11