Caleg PKB Terpilih DPRD Prov Bengkulu Dilaporkan Ke Bawaslu

Politik  KAMIS, 18 JULI 2019 , 20:44:00 WIB | OLEH: REDAKSI

Caleg PKB Terpilih DPRD Prov Bengkulu Dilaporkan Ke Bawaslu
RMOLBengkulu. Caleg terpilih DPRD Provinsi Bengkulu dari PKB, Zainal dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Zainal dilaporkan oleh Erlan Oktriandi atas nama masyarakat yang diduga melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

Baca : Temuan Pelanggaran Pemilu, KPU Kota Terancam Sanksi Pidana

Sejak tahapan awal pendaftaran Caleg hingga terpilih pada Pemilu Legislatif (Pileg) 17 April 2019,  Zainal tidak mengundurkan diri dari jabatan Wakil Sekretaris pengurus Badan Musyawarah Adat (BMA) Provinsi Bengkulu.

Seperti diketahui, berdasarkan surat Ketua KPU RI perihal mengundurkan diri, yang isinya adalah Pasal 240 Ayat (1) hurup k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dinyatakan, mngundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atu Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan lain yang Anggarannya Bersumber dari Keuangan Negara yang dinyatakan dengan Surat Penguduran Diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Baca juga : KPU Kota Tepis Temuan Pelanggaran Dari Bawaslu

Menurut Erlan dalam Surat laporannya kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu, menyebutkan, diketahui bahwa di kepengurusan BMA Provinsi Bengkulu, Zainal menjabat sebagai Wakil Sekretaris. Zainal dilantik oleh Guberur Bengkulu, Rohidin Mersyah, pada Selasa 06 November 2018 dengan Surat Keputusan Nomor: 0.480.B.1 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018

Bahkan pada saat mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, yang bersangkutan (Zainal) diduga masih menjabat sebagai Ketua Badan Musyawarah Adat Kabupaten Kepahiang,” papar Erlan.

Oleh karena itu, berdasarkan Uraian yang kami sampaikan tentang Zainal yang diduga melanggar Pasal 240 Ayat (1) hurp k dan hurup m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta Pasal 7 Ayat (1) hurup o PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, diminta kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk melakukan Pembuktian dan Penindakan dengan Merekomendasikan ke KPU Provinsi Bengkulu,” tegas Erlan. [ogi]





Komentar Pembaca