Temuan Pelanggaran Pemilu, KPU Kota Terancam Sanksi Pidana

Daerah  KAMIS, 11 JULI 2019 , 06:52:00 WIB | OLEH: REDAKSI

Temuan Pelanggaran Pemilu, KPU Kota Terancam Sanksi Pidana

Foto/Net

RMOLBengkulu. Bawaslu Kota Bengkulu, menemukan pelanggaran administratif di KPU Kota Bengkulu.

Temuan tersebut berdasarkan surat dengan Nomor Temuan : 04/TM/PL/07.01/VI/2019 sudah diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu dan ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kota Bengkulu, Rayendra Pirasad, tertanggal 24 Juni 2019.

Bawaslu Kota juga menuliskan catatan agar KPU Kota untuk menindaklanjuti sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, karena merupakan pelanggaran administratif pemilu.

Saat dikonfirmasi Ketua Bawaslu Kota Rayendra Pirasad, belum dapat memberikan penjelasan soal temuan itu karena sedang berada di luar kota.

"Saya, lagi Dinas Luar Kota, di kantor saja saya jelaskan, hari Jumat saya ada di kantor" singkat Rayendra, dihubungi RMOLBengkulu, Rabu (10/7).

Terpisah Komisioner Bawaslu Provinsi, Dodi Hermansyah, ketika dikonfirmasi membenarkan temuan Bawaslu Kota terkait pelanggaran administratif. Dia mengatakan temuan sudah diproses Bawaslu Kota dengan menyampaikan surat rekomendasi ke KPU Kota.

Namun untuk mengetahui secara teknis, kata Dodi, Bawaslu Kota yang lebih mengetahuinya.

"Setahu saya seperti itu dan secara teknis Bawaslu Kota lebih menguasai persoalan ini," ujarnya.

Disamping itu, Bawaslu Provinsi, lanjutnya, juga sudah menerima surat koreksi dari Nuzuludin. Surat itu, sudah diteruskan ke Bawaslu Pusat untuk dikaji.

"Saat ini kami masih menunggu dari Bawaslu Pusat terkait jawaban surat dari bersangkutan," ungkapnya.

Ketika ditanya apakah ada sanksi bagi KPU Kota soal temuan itu, Dodi menyebut belum dapat berkomentar. Alasannya, belum dapat melihat bentuk pelanggaranya. Apakah pidana atau kode etik.

"Namun pasti ada sanksi jika itu tidak ditindak lanjuti," terang Dodi.

Sebelumnya salah seorang calon legislatif (caleg) DPRD Kota Bengkulu terpilih diduga melanggar Undang-undang (UU) dan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Adalah Nuzuludin, SE, Caleg anggota DPRD Kota Bengkulu periode 2019-2024, Partai Gerindra Nomor Urut 4, Dapil 3 (Singaran Pati, Gading Cempaka Kota Bengkulu) yang diduga melanggar Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, pasal 240 Ayat (1) huruf k dan m junto Pasal 7 ayat (1) huruf o PKPU Nomor 20 tahun 2018.

Informasi dihimpun, Nuzuludin diketahui sebagai sekretaris Badan Musyawarah Adat (BMA) Provinsi Bengkulu periode 2018-2023. Dia dilantik oleh Gubernur Bengkulu pada Selasa 6 November 2018. [ogi]


                   


Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Merah Putih Dikibarkan Di Beijing

Merah Putih Dikibarkan Di Beijing

MINGGU, 18 AGUSTUS 2019 , 07:37:00