Sistem Zonasi PPDB Untuk Pemerataan Pendidkan

Pendidikan  KAMIS, 20 JUNI 2019 , 07:26:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Sistem Zonasi PPDB Untuk Pemerataan Pendidkan

Baheramsyah/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lebong, Taufik Andary melalui Sekretaris Baheramsyah mengungkapkan, sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SD dan SMP merupakan salah satu upaya dalam pemerataan pendidikan.

Sebab, dengan sistem zonasi ini jumlah siswa di tiap sekolah akan ideal. Sebelum menggunakan sistem zonasi, banyak siswa yang memaksakan mendaftar di sekolah yang dinilai favorit walapun jaraknya jauh dari rumah.

Hal ini menyebabkan ruang kelas dan fasilitas lainnya terus ditambah. Sementara sekolah yang dinilai bukan favorit jumlah siswanya terus menyusut.

"Kalau dengan sistem zonasi ini ke depan akan terjadi pemerataan," kata Baheramsyah, Rabu (19/6) siang.

Lebih lanjut ia mengatakan, meskipun masih ada masyarakat yang merasa dirugikan khususnya pada sistem zonasi, namun hasilnya akan terasa pada jangka panjang.

"Memang ada sebagian masyarakat yang merasa dirugikan khususnya pada sistem zonasi, tapi ini kan bukan jangka pendek nanti akan terasa dalam jangka panjang sekian tahun mendatang akan terjadi pemerataan siswa di masing-masing sekolah dan daerah," tambahnya.

Terkait sekolah yang lokasinya jauh dari permukiman warga, sambungnya, hal itu tidak bukanlah suatu kendala karena dapat disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah.

"Ada sekolah di perkotaan yang wilayahnya tidak ada atau sedikit pemukiman lebih banyak perkantoran tapi kan sedang disempurnakan. Karena dalam PPDB ini kami mengikuti aturan dari pemerintah pusat tapi kami juga memodifikasi asal tidak melanggar aturan yang intinya bagaimana seluruh siswa/i Lebong bisa masuk seluruhnya ke sekolah," jelasnya.

Dirinya berharap, masyarakat Lebong seluruhnya dapat mengikuti sistem PPDB yang akan dibuka dari tanggal 5 hingga 12 Juli 2019 mendatang.

"Artinya, dengan adanya sistem zonasi diharapkan tidak ada lagi sekolah yang tidak mendapat jatah murid dan diharapkan pihak sekolah tidak ada yang menerima melebihi kapasitas kuota yang mereka miliki," tutupnya. [tmc]



                   



Komentar Pembaca
Ahok Mau Jadi Petinggi BUMN, Ini Gaya Marah-marahnya
Dewan Pengawas KPK Jangan Jadi Boneka Kekuasaan

Dewan Pengawas KPK Jangan Jadi Boneka Kekuasaan

SELASA, 12 NOVEMBER 2019 , 20:09:14

Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Pro Asing?

Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Pro Asing?

SENIN, 11 NOVEMBER 2019 , 17:50:00