Catatan Di Ulang Tahun Curup 139

Daerah  MINGGU, 16 JUNI 2019 , 19:55:00 WIB | LAPORAN: RIZKI MARDANI

Catatan Di Ulang Tahun Curup 139

Bupati RL, Ahmad Hijazi saat memukul kentongan menandai perayaan HUT Curup

RMOLBengkulu. Tepat pada 29 Mei 2019 kemarin, Kabupaten Rejang Lebong menginjak usia 139 tahun, diusia yang tua itu masih banyak pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk dibenahi.

Menjelang peringatan HUT Kota Curup sebelumnya, Pemkab Rejang Lebong menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu, bersamaan dengan prestasi tersebut juga terdapat temuan yang menjadi catatan untuk diperbaiki.

Berdasarkan catatan BPK Perwakilan Bengkulu yang dikutip dari laman resminya http: //bengkulu.bpk.go.id terdapat beberapa temuan yang harus diperbaiki, antaranya kelebihan pembayaran atas realisasi kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp. 130,57 Juta, kemudian, kelebihan pembayaran personil dalam belanja jasa konsultansi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) sebesar Rp. 217,58 Juta.

Seterusnya realisasi belanja perjalanan dinas pada 16 OPD tidak sesuai ketentuan Rp. 953,28 Juta, selanjutnya belanja pengadaan perangkat TI pada 35 OPD tidak sesuai ketentuan dan terkahir kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp. 1,12 Miliar, Potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 422,35 Juta, dan denda keterlambatan sebesar Rp. 10,48 Juta atas enam paket pekerjaan pada Dinas PUPR.
Selain itu, disektor kegiatan pembangunan infrastruktur yang menelan anggaran cukup besar juga perlu pembenahan, mengingat sejumlah kegiatan sempat bermasalah, seperti pembangungan Gedung Serba Guna (GSG), pembangunan jalan lingkar Danau Mas Harun Bastari, pembangunan jembatan di kawasan Bukit Kaba, pembangunan tennis Indoor Sukawati, pembangunan GSG rumah sakit Jalur Dua.

Disegi kebijakan sendiri, masih adanya mantan terpidana Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum dipecat, yakni Safuan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Ropen sebagai Bendahara Pembantu yang terlibat operasi tangkap tangan (OTT) pemotongan tunjangan kinerja pegawai tahun 2017 lalu.

Catatan lainnya yakni masih adanya kekosongan jabatan kepala di sejumlah OPD, diantaranya di Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pembedayaan Masyarakat Desa (PMD), kemudian Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM).

Selanjutnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) dan Kepala BPKD. [ogi]


                   


Komentar Pembaca
Seragam Pertamina Ahok

Seragam Pertamina Ahok

RABU, 20 NOVEMBER 2019 , 06:09:00