Buntut Tidak Ditemukannya DA1, Tiga Partai Seret KPU Ke Bawaslu

Daerah  SENIN, 06 MEI 2019 , 19:52:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Buntut Tidak Ditemukannya DA1, Tiga Partai Seret KPU Ke Bawaslu

Tiga Partai Melaporkan KPU Lebong/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Tidak ditemukannya sampul berisi formulir model DA1 pada apat pleno terbuka rekapitulasi dan penghitungan suara hasil pemilu 2019 tingkat Kabupaten yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebong, belum lama ini bakal berbuntut panjang.

Teranyar, tiga Partai di Kabupaten Lebong meliputi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat, DPD NasDem, dan DPD Partai Berkarya melaporkan KPU Lebong ke Bawaslu, pukul 15.30 WIB, Senin (6/5).

Tiga orang yang mewakili langsung dalam laporannya, yakni Ketua DPC Demokrat Asman Mai Dolan, Kader NasDem Lebong, Eko Prabowono, dan Domer Andika sebagai saksi dari DPD Partai Berkarya Lebong.

Dalam pelaporannya, KPU diduga melakukan tindak pidana Pemilu lantaran dokumen negara berupa formulir DA1 berisi formulir model DA1 PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Lebong Utara hilang.

Ketua DPC Demokrat Lebong, Asman Mai Dolan mengatakan, kehilangan formulir berupa DA1 ini seyogianya masuk kategori kejadian luar biasa.

Bahkan, sudah tertuang dalam berita acara KPU Lebong nomor : 83/PL.01.7-BA/1707/KPU-Kab/IV/2019 tentang Tidak Ditemukannya Formulir Model DA1-PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Pada Kotak Pemilihan PPK Kecamatan Lebong Utara.

"Ini penting untuk kita semua kejadian ini tidak bisa dianggap sepele. Ini dokumen negara," tegas Dolan kepada RMOLBengkulu, Senin (6/5) sore.

Dia mengaku sudah bergelut dunia politik sejak tahun 1999. Puncaknya, ia dipercayakan sebagai Ketua DPRD Lebong periode 2009-2014, bahkan Wakil Ketua Dewan DPRD Lebong periode 2014-2019.

Namun, Pemilu 2019 kali ini ia protes keras lantaran ada kejanggalan yang ia temukan, yaitu kehilangan dokumen negara.

"Kita sudah melapor dugaan tindak pidana pemilu saat pelaksanaan pleno. Kami berharap laporan kami ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku dan peraturan Bawaslu," jelasnya.

Sementara itu, Kader NasDem Lebong, Eko Prabowono menyatakan, KPU diduga melanggar Pasal 534 Undang Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Pasalnya, diduga telah menghilangkan dokumen negara.

"Setiap orang yang dengan sengaja merusak menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta," imbuhnya.

Lanjut dia, berita acara serah terima logistik dari PPK Lebong Utara ke KPU Kabupaten juga seharusnya DA1 dijaga dengan baik.

"Sekarang belum tahu siapa penyebab hilangnya dokumen itu. Saya rasa Gakumdu berperan penting dalam penyelidikan ini siapa aktor utamanya," demikian Eko.

Terpisah, Ketua Bawaslu Lebong, Jefriyanto mengungkapkan, laporannya memang sudah teregister. Nanti, pihaknya akan kaji terlebih dahulu laporan tersebut.

"Laporan dugaan pelanggaran pemilu yang telah memenuhi syarat formil dan materil akan diregister sebagai penerimaan laporan," tandasnya.

"Kami akan lakukan kajian dugaan pelanggaran pemilu paling lambat 14 hari kerja sejak laporan diregister," tutup Jef.

Hingga berita ini diterbitkan pihak KPU Kabupaten Lebong belum bisa dikonfirmasi. [tmc]




Komentar Pembaca