Oh... Ternyata Ini Alasan KPK Menjadikan Dirut PLN Tersangka

Hukum  RABU, 24 APRIL 2019 , 07:05:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Oh... Ternyata Ini Alasan KPK Menjadikan Dirut PLN Tersangka

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah/Net

RMOLBengkulu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan dugaan fee yang diterima oleh tersangka suap PLTU Riau-1 Sofyan Basir alias (SBF).

Dalam kasus ini,  KPK menyebutkan jik Sofyan diduga mendapatkan hadiah dari eks Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Sargih hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

"Kami sebutkan SFB diduga menerima janji dengan bagian yang sama besar. Nah ini sudah muncul juga di fakta persidangan, untuk saat ini informasi yang kami sampaikan terkait penyidikan sebatas ini dulu yang bisa kami sampaikan," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat jumpa pers di Media Center KPK, Kuningan Jakarta, Selasa (23/4).

Febri menjelaskan, terkait penetapan tersangka Dirut PLN Sofyan Basyir itu memiliki landasan yakni diduga akan mendapatkan hadiah dari seseorang yakni Eni Maulani Saragih untuk memuluskan tender PLTU Riau-1 yang dibawa oleh pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.

"Perlu dipahami pasal suap itu, apakah pasal 5, pasal 11, pasal 12 itu rumusannya bukan hanya menerima uang, tapi juga menerima hadiah atau janji. Jadi, dalam konstruksi ini dari bukti yang kami temukan diduga yang sudah terjadi adalah penerimaan janji," jelas Febri.

Ditambahkan Febri, pertemuan yang berulang-ulang antara SFB dengan pihak pemberi dugaan suap dinilai memenuhi pasal yang disangkakan.


"Yakni pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 56 ayat (2) itu pembantuan. Jadi, ada yang bersama-sama melakukan atau membantu melakukan tindak pidana," kata Febri dilansir Kantor Berita Politik RMOL.

Atas perbuatannya, Sofyan Basir disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 undang-undang nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau pasal 56 ayat 2 KUHP Jo pasal 64 ayat 1. [tmc]




Komentar Pembaca
Selama Karhutla Masih Ada, Visi SDM Unggul Jokowi Cuma Mimpi
Mengusung Tandu Toapekong Terbanyak

Mengusung Tandu Toapekong Terbanyak

SELASA, 17 SEPTEMBER 2019 , 08:22:15

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 , 01:14:11