Bawaslu RL Tangani 144 Pelanggaran, Satu Pelanggaran Libatkan Bupati

Daerah  MINGGU, 14 APRIL 2019 , 21:10:00 WIB | LAPORAN: RIZKI MARDANI

Bawaslu RL Tangani 144 Pelanggaran, Satu Pelanggaran Libatkan Bupati
RMOLBengkulu. Sejak awal proses tahapan Pemilu serentak 2019 hingga saat ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rejang Lebong sudah menangani sebanyak 142 pelanggaran Pemilu.

Ketua Bawaslu Rejang Lebong, Dodi Hendra S. didampingi Koordinator Divisi Hukum, Yuli Maria mengungkapkan, 144 pelanggaran Pemilu itu terdiri dari dua laporan dan 142 kasus temuan, kemudian terbagi atas satu pelanggaran pidana, satu kasus pelanggaran pidana lainnya dan 140 kasus pelanggaran administrasi.

"Dari jumlah itu juga, satu laporan tidak teregistrasi dan 1 laporan teregistrasi dan 142 temuan teregistrasi, pelanggaran itu sendiri terbagi atas dua dugaan pelanggaran pidana, 140 pelanggaran administrasi dan satu pelanggaran hukum lainnya," papar Yuli dalam eskpose TPS rawan, Sabtu (13/4) malam.

Dia menyebutkan, dari semua kasus pelanggaran yang mereka tangani tidak ada yang naik ke proses hukum dimana semuanya sudah berhasil diselesaikan.

Hanya saja dari semua kasus dugaan pelanggaran tersebut, terdapat satu pelanggaran yang melibatkan kepala daerah, yakni melibatkan Bupati Rejang Lebong, Ahmad Hijazi selaku terlapor, dimana terlapor masuk dalam kategori temuan yang diduga melanggar Perundang-undangan lainnya.

"Temuan atas nama terlapor H. Ahmad Hijazi Bupati Rejang Lebong, dengan hasil penerusan pelanggaran ke Mendagri terkait dugaan pelanggaran lainnya yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," bebernya.

Dia mengungkapkan, terlapor membuat pernyataan melalui video yang kemudian tersebar di media sosial Twiter, yang isinya menyatakan dukungan terhadap salah satu calon Presiden, pernyataan itu juga membawa serta jabatannya selaku Bupati Rejang Lebong.

"Kami sudah melakukan proses verifikasi langsung meminra keterangan dari beliau, dan beliau mengakui jika yang didalam rekaman adalah dirinya," ujar Yuli.

Dugaan pelanggaran itu sendiri ditambahkan Yuli, hanya bisa mereka tangani sebatas menyampaikan rekomendasi ke Kementrian Dalam Negeri melalui Bawaslu Provinsi Bengkulu, mengingat penangan pelanggaran Perundang-undang lainnya bukan kewenangan pihaknya.

"Proses di kita sudah selesai dengan merekomendasikan ke Mendagri, tinggal lagi Mendagri memproses dengan mekanisme yang mereka punya, kami nanti hanya sebatas mengontrol dan tidak bisa mengintervensi," demikian Yuli. [nat]




Komentar Pembaca
Dewan Pengawas KPK Jangan Jadi Boneka Kekuasaan

Dewan Pengawas KPK Jangan Jadi Boneka Kekuasaan

SELASA, 12 NOVEMBER 2019 , 20:09:14

Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Pro Asing?

Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Pro Asing?

SENIN, 11 NOVEMBER 2019 , 17:50:00

Kenapa Wakil Panglima TNI Harus Diaktifkan?

Kenapa Wakil Panglima TNI Harus Diaktifkan?

SABTU, 09 NOVEMBER 2019 , 22:30:00