Bupati Kalah Di MA, Mantan Kades Minta Ganti Rugi

Daerah  JUM'AT, 12 APRIL 2019 , 07:30:00 WIB | LAPORAN: YOGI APRIZAL SUPRIANTO

Bupati Kalah Di MA, Mantan Kades Minta Ganti Rugi

Hartanto/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Hartanto, Mantan Kepala Desa (Kades) Taba Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) telah diberhentikan oleh SK Bupati Benteng pada 20 Oktober 2018 lalu lantaran diduga bersalah mutasi perangkat desa.

Atas kondisi itu, ia menempuh jalur hukum, yaitu ke PTUN Bengkulu. Setelah ia dinyatakan menang, Pemkab Benteng mengajukan banding. Namun, upaya itu justru sia - sia, pasalnya ia kembali dimenangkan PTUN Medan.

Bahkan, Pemkab Benteng melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) namun perjuangan kades nonaktif ini kembali berbuah manis. Sebab, dalam putusan MA kembali berpihak padanya.

"Alhamdulillah hari ini saya dimenangkan oleh hakim mahkamah agung dengan keputusan bahwasannya terhadap permohonan kasasi Benteng ditolak. Jadi permohonan kasasi untuk Bupati Benteng ditolak," kata Hartanto dalam jumpa pers, Kamis (11/4) siang.

Baca juga: "MALAM BINTANG PUISIā€ HUT Ke-4 RMOL Bengkulu

Dia menjelaskan, putusan MA dinilai sudah mengikat. Sedianya, kata Hartanto, walaupun nanti bupati ajukan peninjauan ulang. Baginya, keputusan dari MA tersebut tidak bisa ditangguhkan.

"Terhadap kemenangan di mahkamah agung ini, saya menunggu bagaimana tanggapan itikad baik pemda benteng, yang pertama saya meminta ganti rugi, baik itu ganti rugi penghasilan tetap (siltap) kemanangan saya semenjak saya diberhentikan sampai dengan saat ini," ucapnya.

"Kemudian nanti saya melakukan upaya hukum yang lain berbentuk upaya saya meminta ganti rugi baik itu dari materi maupun itu non materi karena akibat dari proses ini saya sudah banyak mengalami kerugian baik itu waktu materi dan lain-lain," urainya.

Tak hanya merugikan dirinya, ia juga menegaskan, bahwa polemik yang telah bergulir lama ini juga merugikan perangkat desa yang telah diangkatnya.

"Dalam kemenangan ini beberapa bulan yang lewat itu perangkat desa juga melakukan upaya hukum yaitu upaya hukum untuk mengajukan permohonan, alhasil pada persidangan di PTUN Bengkulu bahwa mereka merupakan perangkat yang sah dalam keputusannya Pjs kades yang saat ini itu wajib menetapkan dia sebagai perangkat desa," jelasnya.

Dalam putusan ini, sambungnya, majelis hakim mengintruksikan bahwa Pjs wajib mengangkat kembali perangkat desa yang semasa ia menjabat. Termasuk membayar gaji yang terhitung mulai dari Januari hingga sekarang.

"Inilah yang terjadi polemik karena mengapa sampai saat ini perangkat desa yang saya angkat ini tidak menerima siltapnya sedikitpun inilah yang jadi pertanyaan, ini menunjukkan bahwa Pjs kades tidak mematuhi putusan eksekusi dari PTUN Bengkulu," tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, wartawan RMOLBengkulu beberapa kali hendak konfirmasi pihak terkait terkait informasi ini namun belum bisa dikonfirmasi. [tmc]

Komentar Pembaca