Debat Konstitusi Di UNIB Dibuka Hakim MK RI

Nusantara  KAMIS, 04 APRIL 2019 , 20:20:00 WIB | LAPORAN: TRI YULIANTI IMRAN

Debat Konstitusi Di UNIB Dibuka Hakim MK RI

Pembukaan Debat/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Kompetisi debat yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (RI) resmi dibuka di aula Universitas Bengkulu (UNIB), Kamis (4/4) siang. Kompetisi debat konstitusi antar mahasiswa ini sekaligus menjadikan UNIB sebagai tuan rumah yang diikuti oleh 24 tim yang berasal dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia.

Pantauan RMOLBengkulu, kegiatan ini dibuka langsung oleh Hakim Konstitusi MK RI Wahiduddin Adams, dihadiri Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Rektor UNIB Ridwan Nurazi, Kepala Biro Humas dan Protokol MK RI, Heru Setiawan dan seluruh peserta debat.

Kepala Biro Humas dan Protokol MK RI Heru Setiawan dalam sambutannya menyampaikan, dari 24 tim ini akan diseleksi menjadi 8 tim untuk selanjutnya dikirim ke jenjang nasional.

"Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dukungan dan kerjasamanya dalam kompetisi debat ini. Semoga dapat berjalan lancar. Kami sampaikan juga bahwa untuk tahun 2019 kompetisi debat diikuti sebanyak 24 tim atau peserta dari berbagai perguruan tinggi,” katanya.

Sementara itu, Ridwan Nurazi selaku Rektor UNIB mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta untuk mengikuti kompetisi debat konstitusi beberapa hari kedepan di kampus biru itu.

"Selamat datang di Bumi Rafflesia semoga dapat berdebat dengan konstruktif sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan berdebatlah berdasarkan dengan data,” ucap Ridwan.

Kemudian Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah sangat mengapresiasi kegiatan kompetisi debat ini terlebih lagi kegiatan ini merupakan kegiatan ilmiah yang sangat produktif dan sangat penting bagi semuanya untuk mengkaji sebuah produk hukum.

Terutama terkair judicial review yang dilayangkan sejumlah pihak terkait Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sejumlah ASN di Bengkulu.

"Secara khusus juga sudah saya sampaikan di depan hakim MK terkait judicial review terhadap ASN yang sampai saat ini belum ada keputusan karena itu memang sudah ditungggu oleh para kepala daerah,” tutup Rohidin. [tmc]

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Merah Putih Dikibarkan Di Beijing

Merah Putih Dikibarkan Di Beijing

MINGGU, 18 AGUSTUS 2019 , 07:37:00