Kapabilitas Wakil Rakyat?

Politik  RABU, 06 MARET 2019 , 15:55:00 WIB | LAPORAN: ANUGRA

Kapabilitas Wakil Rakyat?

WMU

RMOLBengkulu. 17 April 2019 Indonesia akan mengadakan pemilihan umum legislatif (DPR,DPD,DPRD) bersamaan dengan pemiliahan presiden dan wakil presiden. Dikota-kota provinsi Bengkulu telah banyak terpasang baliho, poster yang diisi wajah-wajah baru maupun lama calon anggota legislatif yang akan memperebutkan kursi legislative di pemilu 2019 mendatang.

Banyaknya calon legislative dalam mengikuti pemilu 2019 ini menjadi tantangan besar dalam menyakinkan dan mengambil kepercayaan masyarakat ditengah banyaknya kritikan terhadap kinerja anggota legislatif bahkan diperparah banyak terlibat kasus korupsi.

Menanggapi tantangan tersebut, RMOLBengkulu berkesempatan mewawancarai Wahyu  Manuma Utama (WMU), salah satu calon legislatif DPRD kota Bengkulu. Menurut beliau, saat ini kredibilitas lembaga DPRD semakin merosot serta sumber daya manusia yakni calon legislatif harus memiliki pengetahuan  yang baik tentang tugas dan wewenang DPRD.

"Saya melihat fenomena parlemen yang semakin distrust dihadapan publik, kredibilitas lembaga DPRD semakin merosot, saya melihat faktor utama adalah sumber daya manusia yang sangat tidak mumpuni. Mereka yang duduk di DPR tidak siap dengan pengetahuan, fungsi dan kewenangan lembaga DPRD sehingga pada saat duduk terjadi proses penyesuaian diri yang memakan waktu terlalu banyak, itu sangat mengganggu kinerja,” kata WMU, Rabu (6/3).

"Logikanya, kalaulah pemahaman tugas sulit untuk diterjemah,bgaimana mungkin anggota DPRD berbicara kinerja, saya kira itu jauh panggang dari api. Belum lagi soal predikat buruk personal anggota DPRD yang kerap terjaring korupsi, kita bisa lihat di DPRD Jambi, DPRD Malang dan yang paling dekat dengan kita DPRD Seluma periode 2009 lalu,” sambung WMU.

Nah, masalah ini harus dipecah oleh sistem yang benar-benar mumpuni, pertama partai politik harus benar-benar menyiapkan kader yang matang untuk duduk dilembaga DPRD.  Pengetahuan awal tugas ke parlemenan harus ditempah sejak awal dipartai. Jadi literasi sistem pemerintahan harus dimulai dari pengkaderan parpol. Insyaallah kalau di PAN sejak dulu sudah jalan.

"Artinya begini, parpol harus menawarkan kader yang benar-benar berkulitas, jangan sekedar memenuhi kouta caleg, itu sangat berbahaya. Anda bayangklan
jika caleg yang terpilih hasil comot sana sini kemudian perpilih, apa mungkin parlemen bisa jalan?, saya kira itulah fenomena hari ini,” jelas WMU.

Kedua harus ada pengetahuan geopolitik dari seorang caleg. Ini penting karena berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang kita wakili. Seorang caleg atau anggota DPRD itu pada prinsipnya mewakili wilayah dapilnya, jadi mereka harus memahami kondisi sosio-kultural masyarakat yang di wakilinya. Namun, itu berlaku pada tataran serapan aspirasi untuk skala besar, anggota DPRD adalah perwakilan rakyat secara keseluruhan.

"Niat saya sejak awal ingin menghadirkan nuansa baru di lembaga DPRD, insyaallah pengetahuan saya cukup untuk kapasitas seorang anggota DPRD," demikian WMU. [ogi]

Komentar Pembaca
Heboh Pria Berpistol Di Jakarta Pusat

Heboh Pria Berpistol Di Jakarta Pusat

SABTU, 15 JUNI 2019 , 17:00:00

Harta Jokowi Bertambah 13 Miliar Dalam 13 Hari

Harta Jokowi Bertambah 13 Miliar Dalam 13 Hari

JUM'AT, 14 JUNI 2019 , 21:00:00

Pesan Danyon Brimob H-1 Jaga MK

Pesan Danyon Brimob H-1 Jaga MK

KAMIS, 13 JUNI 2019 , 21:00:00

Warga Mancing Di Kubangan Jalan

Warga Mancing Di Kubangan Jalan

MINGGU, 23 JUNI 2019 , 20:16:00