Ketua DPRD Kaur Mangkir Saat Paripurna, Rumor Retak Kian Merucut

Daerah  SENIN, 25 FEBRUARI 2019 , 19:10:00 WIB | LAPORAN: AIDIL HARYANTO

Ketua DPRD Kaur Mangkir Saat Paripurna, Rumor Retak Kian Merucut
RMOLBengkulu. Ketidakhadiran Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaur, Jailani dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kaur, Senin (25/2) siang, mulai menjadi pertanyaan publik. Sebab, bukan pertamakalinya ia tidak hadir dalam rapat paripurna bersama eksekutif tersebut.

Apalagi, agenda paripurna kali ini terkait penyampaian laporan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kaur di Tahun Anggaran (TA) 2019.

Bahkan, rumor ketidakharmonis unsur pimpinan DPRD Kaur ini santer terdengar, usai Ketua DPRD Kaur, Jailani dan Waka I DPRD Kaur, Darhan, berselisih pendapat soal pengesahan RAPBD menjadi APBD TA 2019, belum lama ini.

Pantauan RMOLBengkulu, paripurna dipimpin langsung Waka I DPRD Kaur, Darhan didampingi Wakil Bupati Kaur, Yulis Suti Sutri, Sekda Kaur, Nandar Munadi, Kepala Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) beserta seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Kaur.

Hingga berita ini diterbitkan, wartawan RMOLBengkulu beberapa kali hendak konfirmasi Ketua DPRD Kaur, Jailani, terkait ketidakhadirannya tersebut.  Bahkan, saat dihubungi melalui telepon seluler nomor yang biasa digunakannya sedang berada diluar jangkauan.

Sementara itu, dalam rapat paripurna kali ini ada 11 Propemperda yang ditetapkan, yaitu

1. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018.

2. Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2019.

3. Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2020.

4. Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

5. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

6. Peraturan Daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 tahun 2006 tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak.

7. Peraturan Daerah tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

8. Peraturan Daerah tentang Revisi Peraturan Daerah nomor 04 tahun 2012 tentang RTRW tahun 2012-2038.

9. Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kaur (RIPPARKAB)

10. Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

11. Peraturan Daerah tentang  Kebijakan dan Strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. [tmc]

Komentar Pembaca
Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 23:19:03

Ini Skenario Gerindra Masuk Kabinet

Ini Skenario Gerindra Masuk Kabinet

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 21:08:45

Prabowo Tawarkan Pertumbuhan Ekonomi Double Digit

Prabowo Tawarkan Pertumbuhan Ekonomi Double Digit

KAMIS, 17 OKTOBER 2019 , 22:28:40