Kontribusi Kegiatan Usaha Pariwisata Swasta RL Masih Minim

Daerah  KAMIS, 08 NOVEMBER 2018 , 15:42:00 WIB | LAPORAN: RIZKI MARDANI

Kontribusi Kegiatan Usaha Pariwisata Swasta RL Masih Minim

Hari Mulyawan/ RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Keberadaan objek wisata di Rejang Lebong yang dikelola sendiri oleh masyarakat selama ini belum mampu memberikan kontribusi maksimal untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) diwilayah itu.

Kabid Pendapatan dan Penagihan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Rejang Lebong, Hari Mulyawan mengungkapkan, belum maksimalnya objek wisata swasta untuk sember PAD itu karena memang pajak dari sektor itu tidak bisa ditarik.

"Kita tidak bisa melakukan penarikan pajak wisata milik masyarakat, terutama seperti wisata taman bunga, karena belum ada payung hukum untuk melakukan penarikan pajaknya," kata Hari kepada RMOLBengkulu, Kamis (8/11).

Dijelaskan dia, seluruh kegiatan usaha hiburan memang sudah diatur dlalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pada item yang berkaitan pada sektor usaha hiburan usaha sektor wisata yang dikelola secara pribadi atau milik masyarakat tidak disebutkan secara rinci.

Selain itu pihaknya juga telah mencari informasi ke daerah-daerah lain terkait penarikan pajak dari sektor wisata milik masyaakat dan menurutnya daerah lain juga tidak ada yang melakukan penarikan pajak.

"Daerah lain juga tidak ada yang melakukan penarikan pajak, namun mereka hanya melkukan penarikan pajak dari sektor parkirnya, dan ini yang sudah kita terapkan," bebernya.

Meskipun dalam Undang-undang tidak menyebutkan secara rinci penarikan pajak sektor wisata swasta tersebut, namun menurut Hari pihaknya bisa melakukan penarikan pajak asalkan terdapat Peraturan Bupati, untuk itu pihaknya masih melakukan pengkajian untuk mengusulkan Perbup tersebur ke bagian hukum Setkab Rejang Lebong.

Disisi lain, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Rejang Lebong Afni Sardi mengatakan, meskipun sektor usaha wisata swasta tidak dapat dilakukan penarikan pajak, namun setiap pengusahanya wajib mengurus izin usahanya.

"Setiap kegiatan usaha yang bersifat komersil itu wajib mengurus izinya, termasuk usaha pengelolaan wisata, agar kegiatan yang dilakukan bisa tertib administrasi dan tidak menyalahi aturan," pungkasnya.

Dia menambahkan, sejauh ini dari belasan usaha wisata di wilayah itu sebagian diantaranya sudah mengantongi izin usaha. [nat]





Komentar Pembaca
#PolitisiOnTheRoad: Menggugat Surya Paloh Karena Sayang
BENANG MERAH (EPS.162): Pilpres Atau Adu Jangkrik?

BENANG MERAH (EPS.162): Pilpres Atau Adu Jangkrik?

JUM'AT, 16 NOVEMBER 2018 , 19:00:00

Ma

Ma"ruf Amin Dilaporkan Ke Bawaslu

JUM'AT, 16 NOVEMBER 2018 , 13:00:00

Poster Rosjonsyah Mentereng Di Argamakmur

Poster Rosjonsyah Mentereng Di Argamakmur

KAMIS, 15 NOVEMBER 2018 , 10:11:00

Hujan Sejak Subuh, Air Mulai Genangi Jalan

Hujan Sejak Subuh, Air Mulai Genangi Jalan

SELASA, 13 NOVEMBER 2018 , 19:50:00