Loka Karya Pokja Akselerasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan Sukses

Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di tingkat kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah bahkan menjadi urusan wajib sesuai dengan PP NO 38 TAHUN 2007 tentang Pembagian Pemerintah Pusat dan Daerah.

Ferry Ramli dalam kesempatan itu menjelaskan, dua hal yang perlu di perhatikan dalam membahas penduduk dan pembangunan, yaitu penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek dan menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan.

"Terkait dengan integritas penduduk dengan pembangunan diperlukan penguatan kebijakan dalam pembangunan berwawasan kependudukan," katanya pada kegiatan bertempat di Puncak Tahura.

Secara garis besar, lanjut Fery, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada.