Pecat Oknum PNS Korup Dipenjara Minimal 2 Tahun

Daerah  SABTU, 22 SEPTEMBER 2018 , 09:35:00 WIB | LAPORAN: IRMAN DINATA

Pecat Oknum PNS Korup Dipenjara Minimal 2 Tahun

Mian/ RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Surat edaran hasil keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yaitu memecat tidak dengan hormat ASN yang terbukti melakukan korupsi. Sepertinya bersinggungan langsung dengan Peraturan Pemerintah (PP) no. 11 Tahun 2017 tentang Managemen Pegawai Negeri Sipil.

Disebutkan, pemberhentian karena melakukan tindak pidana/ penyelewengan, di pasal 247. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

Selain itu, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur soal pemberhentian, pada Pasal 87 disebutkan (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena (d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Dihimpun RMOLBengkulu, PNS di Kabupaten Bengkulu Utara diduga terdapat puluhan oknum PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap. Beruntungnya, pidana penjara yang diterima para oknum tersebut kurang dari 2 tahun.

Berkaitan dengan surat edaran Mendagri Nomor 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 10 September 2018 yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia.

Bupati Bengkulu Utara, Mian telah memerintahkan Sekda Bengkulu Utara, Haryadi untuk ikut dalam pertemuan bersama seluruh sekda di zonasi BKN Palembang, Kamis (20/9) lalu.

Mian juga menyebutkan sebelumnya, apa pun hasilnya nanti akan patuh dan menerima hasil dari pertemuan itu.

"Semua keputusan dari atas kita tindaklanjuti tapi data harus valid, ini masih proses," demikian Mian. [nat]




Komentar Pembaca
4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

RABU, 28 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Jangan Seret Jokowi Dalam Kasus Kemah Pemuda Islam 2017
Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Evakuasi Korban Penembakan

Evakuasi Korban Penembakan

KAMIS, 06 DESEMBER 2018 , 15:45:00

Tutup Mulut Dan Hidung

Tutup Mulut Dan Hidung

SELASA, 04 DESEMBER 2018 , 05:35:00

Impor Pangan Kebutuhan Siapa?

Impor Pangan Kebutuhan Siapa?

JUM'AT, 07 DESEMBER 2018 , 13:08:00