PPP: Di Gerindra Juga Ada Kader Yang Pro Jokowi

Politik  RABU, 12 SEPTEMBER 2018 , 01:22:00 WIB | LAPORAN: OGI MANSYAH

PPP: Di Gerindra Juga Ada Kader Yang Pro Jokowi

Achmad Baidowi/Net

RMOLBengkulu. Keretakan di kubu partai pendukung koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengemuka saat adanya sikap sejumlah DPD Demokrat yang terang-terangan mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Namun demikian, politisi Partai Gerindra Habiburokhman menilai itu sebagai hal yang lumrah. Dia bahkan menilai kader di partai pendukung Jokowi-Ma’ruf juga banyak yang berbelok dukung Prabowo-Sandi. Salah satunya dari kader PPP.

Menanggapi hal tersebut, Wasekjen PPP Ahmad Baidowi menganggap klaim Habiburokhman sebatas bentuk menghibur diri.

Ya itu kan untuk menyenangkan diri sendiri, karena dukungan parpol yang dilihat adalah struktur. Berbeda dengan Demokrat, itu ketua DPD-nya,” ujar Baidowi di kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa (11/9).

Dia yakin di setiap parpol akan menemui masalah demikian ketika beberapa kadernya berbelok dukungan dengan yang diinstruksikan partai.

Coba saya minta adakah partai yang bisa menjamin 100 persen kadernya solid,” tegasnya.

Baidowi mengakui memang ada satu atau dua orang kader PPP yang mendukung Prabowo-Sandi, namun tidak memiliki posisi strategis di partai. Dia juga yakin hal serupa dialami oleh Gerindra.

Di teman-teman Gerindra kalau mau jujur ada juga yang pro Jokowi cuma apakah perlu kita sampaikan? Kan tidak perlu karena kami melihatnya Gerindra itu untuk menghibur diri,” selorohnya.

Dia menganggap Gerindra yang sejatinya telah tergrogoti membutuhkan hiburan. Klaim Habiburokhman tersebut terkesan bahwa partainya membutuhkan teman yang senasib dengannya.

Supaya ada temanya, supaya tidak seolah-olah kelompok dia saja yang tergrogoti, tapi ada kelompok lain yang juga tergrogoti,” pungkasnya. dikutip Kantor Berita Politik RMOL. [ogi]




Komentar Pembaca
Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Jegal OSO Nyaleg, KPU Bisa Kena Sanksi Etik Dan Pidana
Pemerintah Mau Amputasi KPK?

Pemerintah Mau Amputasi KPK?

SELASA, 11 DESEMBER 2018 , 21:00:00