Dugaan Kejahatan Lingkungan, PGE Hulu Lais Segera Dibahas DPD RI

Daerah  SELASA, 27 MARET 2018 , 18:32:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Dugaan Kejahatan Lingkungan, PGE Hulu Lais  Segera Dibahas DPD RI
RMOL. Bertepatan di Kantor Gubernur Bengkulu, rencananya Rabu (28/3) besok, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan memanggil PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Hulu Lais. Pemanggilan mereka, terkait laporan masyarakat atas dugaan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Informasi itu berdasarkan surat  nomor : DN.860/144/DPDRI/III/2018 yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPD RI,  Ma'aruf Cahyono tertanggal 20 maret 2018.

Bahkan, Masalah ini juga disoroti langsung Badan Akuntabilitas Publik (BAP) sebagai alat kelengkapan DPD RI sesuai dengan tugas dan wewenang DPD yang diatur Pasal 22D UUD 1945, serta Pasal 258 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

"Karena memang audit lingkungan harus segera dilaksanakan," kata Koordinator Aliansi Lingkar Hijau Lebong, Nurkholis Sastro kepada Rakyat Merdeka Online (RMOL) Bengkulu, selasa (27/3).

Ia juga menambahkan, agendanya sendiri untuk memperoleh pandangan yang komprehensif terkait permasalahan dampak lingkungan dari proses pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi PGE Hulu Lais.

"Dalam menjalankan bisnis apapun suatu perusahaan pasti ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Namun, dibalik itu juga harus ada regulasi yang menetap yang berpihak kepada masyarakat," singkat Sastro.

Terkait agenda itu, Pimpinan Proyek (Pimpro) PGE Hulu Lais, Hasan Basri sudah beberapa kali dihubungi wartawan RMOL Bengkulu untuk klarifikasi. Namun, hingga berita ini diterbitkan nomor yang biasa digunakan sudah tidak bisa dihubungi lagi.

Data terhimpun, pertemuan dicanangkan di Kantor Gubernur Bengkulu pukul 10.00 WIB. Sedangkan, undangan rapat kerja yang disampaikan Sekjen DPD kepada Alinasi Lingkar Hijau Lebong itu ditujukan kepada Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Kapolda Bengkulu, Bupati Lebong, Ketua DPRD Lebong. Kemudian,  Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Presiden Direktur PT PGE, Koordinator Walhi Daerah Bengkulu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu. [ogi]

Komentar Pembaca