Penerimaan PAD PBB Hanya 71 Persen

Data Belum Up Date

Daerah  JUM'AT, 12 JANUARI 2018 , 18:43:00 WIB | LAPORAN: IRMAN DINATA

Penerimaan PAD PBB Hanya 71 Persen

Net

RMOL. Data sementara yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan (BPKD) Rejang Lebong, realisasi penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Bumi Bangunan selama tahun 2017 hanya mampu menembus angka 71 persen dari target Rp 2,4 miliar atau terealisasi sebesar Rp 1,7 miliar dari sebanyak 80,481 Wajib Pajak.

Pencapaian tersebut, tak berbeda jauh dari pencapaian tahun sebelumnya dengan target yang sama.

Kepala Bidang Penagihan dan Pengelolaan Pajak BPKD Rejang Lebongn Hari Mulyawan, mengakui, penghimpunan PBB di 15 kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong belum maksimal. Hal itu dikarenakan data yang digunakan dalam penarikan pajak tersebut masih menggunakan data lama yang belum di up date atau pemutahiran.

"Pencapaiannya belum maksimal, karena memang data yang kita gunakan untuk menghimpun pajak ini masih menggunakan data lama, sehingga data objek pajak dan wajib pajak bisa dikatakan tidak valid," ujar Hari kepada RMOL Bengkulu belum lama ini.

Pada penghimpunan pajak tersebut, petugas dilapangan tidak lagi menemukan kesesuaian antara objek pajak maupun wajib pajak dengan data yang ada, karena banyak objek pajak yang sudah beralih fungsi serta banyak pula wajib pajak yang pindah domisili.

Senada juga diungkapkan, oleh Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan BPKD Rejang Lebong Pelly Anggaraini, menurutnya data yang digunakan pihaknya dalam menghimpun PBB selama ini menggunakan data tahun 2014 milik KPP Pratama, untuk itu pada tahun ini pihaknya akan melakukan pemutakhiran data pajak.

"Tahun 2018 ini kita akan melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak dan wajib pajak untuk pemutakhiran data, untuk tahun ini kita fokuskan pendataan dikecamatan Curup Kota," ujar Pelly kepada RMOL Bengkulu, Jumat (12/1/2018).

Dilakukannya pendataan ulang di dikecamatan Curup Kota itu sendiri dijelaskan dia agar pendataan yang dilakukan bisa terfokus, mengingat di Kecamatan tersebut objek pajaknya cukup banyak dibanding kecamatan lain, sedangkan untuk pendataan dikecamatan laian nya akan dilakukan pada tahun berikutnya.

"Dalam pendataan ulang ini juga  kita akan menghintung keseuaian NJOP nya, sehingga pajak yang dihimpun nantinya bisa lebih maksimal, karena pajak ini ka menjadi salah satu seumber pembangunan daerah," demikian Pelly. [nat/ard]


Komentar Pembaca
Yudi Dan Sutardi Pakai Baju Golkar Di KPU

Yudi Dan Sutardi Pakai Baju Golkar Di KPU

SELASA, 17 JULI 2018 , 14:38:00

Berkelopak Enam

Berkelopak Enam

MINGGU, 15 JULI 2018 , 09:31:00

Kontingen BU Pesparawi XII

Kontingen BU Pesparawi XII

SENIN, 16 JULI 2018 , 12:58:00