FKKD Diperjuangkan Komisi, Kades: Seharusnya Asumsi DAU Rp 622 Miliar

Daerah  RABU, 20 DESEMBER 2017 , 19:24:00 WIB | LAPORAN: IRMAN DINATA

FKKD Diperjuangkan Komisi, Kades: Seharusnya Asumsi DAU Rp 622 Miliar

Fauzul Kabir/ RMOL Bengkulu

RMOL. Menanggapi aspirasi dari Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Bengkulu Utara, Komisi I DPRD Bengkulu Utara menegaskan, akan memperjuangkan aspirasi 215 kades yang menginginkan kejelasan, apakah betul Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 senilai Rp 23 miliar.

Begitu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Utara, Sonti Bakara, saat menampung aspirasi FKKD, Rabu (20/12/2017) di Ruang Komisi Gabungan DPRD Bengkulu Utara.

Politisi PDI-P, Sonti Bakara juga menyampaikan, pihaknya akan mencari solusi bersama dengan Pemda Bengkulu Utara dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), jika nanti benar terjadi demikian agar tidak ada yang merasa dirugikan.

"Kita akan perjuangkan seperti yang bapak- bapak inginkan. Urusan pemerintahan sudah kita tampung aspirasinya dan akan kita tindaklanjuti dengan instansi terkait," beber Sonti Bakara.

Sementara itu, Wakil Ketua FKKD, Fauzul Kabir, ADD 2017 senilai Rp 78 miliar informasi yang pihaknya dapat di 2018 ADD Rp 23 miliar. Jauh sekali penurunan ADD-nya, hal ini berdampak dengan penghasilan tetap (Siltap) Kades tahun depan diperkirakan menerima Rp 600 ribu per-bulan.

"Seharusnya, Asumsi Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 622 miliar dikali 10 persen, penurunnya tidak akan jauh dari 2017 lalu. Memang, resikonya Dana Desa (DD) akan dipangkas. Tetapi harapannya memang jangan sampai ADD yang dipangkas, tidak masalah DD yang dikorbankan, ada keseimbangan dari beban pengelolaan DD/ADD," harap Fauzul Kabir, yang juga Kades Talang Kering. [nat]


Komentar Pembaca