NasDem Usul Pendidikan Formal Tidak Jadi Syarat Untuk Jadi Pejabat Publik

Nusantara  KAMIS, 07 DESEMBER 2017 , 16:05:00 WIB | LAPORAN: OGI MANSYAH

NasDem Usul Pendidikan Formal Tidak Jadi Syarat Untuk Jadi Pejabat Publik

Willy Aditya/RMOL Bengkulu

RMOL. Pendidikan formal diusulkan tidak menjadi syarat bagi calon pejabat publik. Entah itu anggota DPR, menteri, kepala daerah, atau presiden sekalipun. Pasalnya, jalur yang ditempuh untuk menjadi pejabat publik adalah jalur politik..

"Pendidikan formal menjadi tidak penting untuk menduduki jabatan publik. Yang harus dilihat adalah rekam jejak dan integritasnya,” demikian ditegaskan oleh Ketua Departemen Media dan Komunikasi Publik DPP Partai NasDem Willy Aditya dalam diskusi Merumuskan Format Pendidikan Politik yang digelar di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, menjadi politisi itu tidak butuh gelar atau jenjang pendidikan yang tinggi. "Itu kebutuhan untuk menjadi akademisi. Menjadi politisi itu yang penting keberpihakan,” tegasnya kembali.

Dia menyatakan, secara pribadi dirinya tidak sepakat dengan anggota dewan yang menlanjutkan studinya. "Buat apa? Lebih baik dia mencurahkan segala tenaganya untuk berkhidmat di DPR, buat para konstituennya,” tandasnya.

Menurut aktivis ‘98 ini, salah kaprahnya politisi dan para pembuat kebijakan ini disebabkan keterjebakan mereka terhadap metode skolastik dalam pendidikan politik. "Akhirnya mereka terjebak dalam demokrasi Athenian. Politik seolah hanya milik para filosof saja seperti zaman Yunani kuno dulu,” imbuhnya.

Padahal, Willy melanjutkan, saat ini adalah era demokrasi deliberatif. "Ini biasa disebut dengan demokrasi gelombang ketiga. Dasar dari demokrasi ini adalah partisipasi publik,” tambahnya.

Akibat dari karakter elitis semacam ini, ruang politik dalam demokrasi representatif saat ini menjadi sekadar pemilu atau pilkada saja. Publik seperti tidak memiliki ruang politik lain.

"Sudah waktunya kita meluaskan ruang politik tidak sekedar pemilu atau pilkada. Seorang kepala daerah bisa memasang APBD-nya di ruang-ruang publik, entah itu masjid, taman, atau apapun. Jadi publik terlibat dalam kehidupan politik yang lebih luas,” tuturnya.

Demikian juga anggota DPR. Fungsi representasi semestinya bisa menjadi ruang pendidikan politik yang paling mengena. "Catatannya, jangan cuma bagi-bagi traktor kalau reses. Tapi sampaikan juga tentang pentingnya peraturan A, UU B, dan lainnya,” cetus Willy. [ogi/rilis]

__________

Komentar Pembaca
PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

KAMIS, 18 OKTOBER 2018 , 17:00:00

Jokowi-Ma

Jokowi-Ma"ruf Diduga Curi Start Kampanye

KAMIS, 18 OKTOBER 2018 , 13:00:00

#KataRakyat: Jangan Kampanye Negatif

#KataRakyat: Jangan Kampanye Negatif

RABU, 17 OKTOBER 2018 , 19:00:00

Kantor Berita Politik RMOL Dikunjungi Karo Penmas Mabes Polri
Sumbangkan Emas Dan Perunggu

Sumbangkan Emas Dan Perunggu

SABTU, 13 OKTOBER 2018 , 20:53:00

PAN Setuju Uang Saksi Pemilu Dibiayai Negara

PAN Setuju Uang Saksi Pemilu Dibiayai Negara

KAMIS, 18 OKTOBER 2018 , 13:30:00