Ketua MUI Lebong: Perusahaan Yang Meresahkan Masyarakat Haram

Daerah  KAMIS, 07 DESEMBER 2017 , 10:23:00 WIB | LAPORAN: OGI MANSYAH

Ketua MUI Lebong: Perusahaan Yang Meresahkan Masyarakat Haram
RMOL.Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebong, Amin Amir, menyebutkan aktivitas perusahaan di sekitar hulu daerah aliran sungai (DAS) Air Kotok Lebong sudah terkategori haram, apabila mengancam masyarakat Lebong. Hal itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

"Kalau mengacu pada fatwa MUI pusat, apabila aktifitas perusahaan yang membahayakan umat manusia itu di kategorikan Haram. Apapun bentuknya,” kata Amin kepada RMOL Bengkulu, Selasa (5/12/2017).

Lebih jauh, tambah Amin, dalam Fatwa MUI No. 22 tahun 2011 dinyatakan pertambangan wajib menghindari kerusakan antara lain, menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut, menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi, menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati, menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global, mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar hingga mengancam kesehatan masyarakat.

"Makanan yang membahayakan orang saja dinyatakan haram. Apalagi, aktifitas perusahaan yang membahayakan masyarakat. Tentu, kita pastikan itu juga haram,” singkat Amin.

Sebelumnya, ratusan Kepala Keluarga (KK) Desa Nangai Amen Kecamatan Lebong Utara yang terdampak banjir, mengalami kekurangan air bersih akibat luapan DAS Air Kotok pada tanggal 23 November lalu. Pun, dampak yang di rasakan oleh masyarakat adalah krisis air bersih.

"Ada sekitar 263 KK yang terendam banjir yang mengalami krisis air bersih. Sementara kerugian ikan sawah milik warga yang hanyut mencapai berton - ton ,” ungkap Kepala Desa (Kades) Nangai Amen, Kecamatan Lebong Utara, Deri Cahyadi kepada RMOL Bengkulu beberapa pekan lalu.

Oleh sebab itu, banjir di Lebong kini mulai disoroti oleh Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Bengkulu. Sorotan mereka terkait reboisasi, yang tak lain merupakan kewajiban bagi perusahaan, untuk memulihkan kembali kondisi lingkungan di wilayah Lebong.

Koordinator Daerah (Korda) KKI Warsi Bengkulu, Nurkholis Satro, mengatakan, ada beberapa perusahaan besar milik BUMN beroperasi di kabupaten Lebong , yang jaraknya berdekatan langsung dengan DAS Air Kotok maupun DAS Ketahun. Diantara mereka, diketahui belum ada satupun yang melakukan Reboisasi. Jikapun ada, sebagian dari mereka belum ada yang berani membuktikan fisik keberhasilan reboisasi. Fakta yang ditemukan dilapangan, justru sebagian perusahaan memperluas Wilayah Kerja Perusahaan (WKP) dengan menggundul kan hutan di Lebong.

Selain itu, dirinya juga mempertanyakan Rencana Kelola Lingkungan (RKL) salah satu perusahaan, yakni RKL PT PGE proyek Hulu Lais pada tahun 2018. Isi pokok, yang tercantum dalam RKL tahun 2018 adalah menjaga kelestarian hutan supaya tetap menyerap air di sepanjang DAS.

"Sudah tertuangkan dalam RKL PT PGE Rencana Kelola Lingkungan (RKL) PT PGE proyek Hulu Lais pada tahun 2018. Isi pokok yang tercantum dalam RKL tahun 2018 adalah menjaga kelestarian hutan, supaya tetap menyerap air di sepanjang DAS Lebong,” tegas Sastro.

Sedangkan, Pimpinan Proyek (Pimpro) PT. PGE Proyek Hulu Lais, Hasan Basri, membenarkan atas kewajiban reboisasi yang harus di lakukan PT.PGE Proyek Hulu Lais sekitar 100 Hektar tersebut. Itupun, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia Nomor : SK.4689/Menlhk-PDASHL/KTA/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang penetapan lokasi penanaman rehabilitas daerah aliran sungai di Kabupaten Lebong.

"Perlu di ketahui Laporan reboisasi jalur nya kepada Kementerian terkait tunggu selesai. Pertamina ini sudah beroperasi di 17 wilayah seluruh indonesia rata rata di Hutan Lindung (HL). Kami belum pernah bermasalah dengan urusan reboisasi. Karena urusan reboisasi sudah diatur dengan jelas,” terang Hasan.

Kemudian, untuk menganstipasi terjadinya banjir susulan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebong, telah memperpanjang status tanggap darurat di Wilayah Lebong, selama 21 hari kedepan. Atau terhitung sejak tanggal 1 hingga 22 desember mendatang.

"Tanggap darurat ini salah satu acuan dasar, membuat tim lintas sektoral organisasi perangkat daerah (OPD) Lebong dalam mencari data kerugian akurat di lapangan. Namun, sebelum itu harus menunggu SK pak bupati,"Kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Lebong, Fakhrurrozi.

Diakui rozi, banjir yang melanda Lebong pada tanggal 23 November lalu, telah merendam sejumlah desa di 7 kecamatan. Akibatnya, masyarakat mengalami kerugian perikanan, peternakan, pertanian serta kerugian infrastruktur desa.

"Sejauh ini tercatat, baru 11 desa yang melaporkan data kerugian dengan BPBD Lebong," tutup Rozi. [ogi]


Komentar Pembaca
AM Fatwa Sang Pejuang Sejati

AM Fatwa Sang Pejuang Sejati

KAMIS, 14 DESEMBER 2017 , 13:00:00

Pembacaan Sumpah Pemuda Secara Serentak

Pembacaan Sumpah Pemuda Secara Serentak

RABU, 13 DESEMBER 2017 , 11:00:00

Lawatan Rizal Ramli Di Maluku Utara

Lawatan Rizal Ramli Di Maluku Utara

SABTU, 02 DESEMBER 2017 , 17:00:00