Kerumitan Surat Suara Di Pemilu 2019

Nusantara  KAMIS, 07 DESEMBER 2017 , 10:12:00 WIB | LAPORAN: IRMAN DINATA

Kerumitan Surat Suara Di Pemilu 2019

Pramono Ubaid Tanthowi/ Net

RMOL. Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang rencananya akan digelar secara serentak pada 17 April 2019 mendatang dinilai rumit oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kerumitan tersebut ada pada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam memberikan lima surat suara kepada pemilih.

"Salah satu kerumitan pemilu 2019, karena kita ada lima surat suara. Kerumitan bukan hanya untuk pemilihnya, tetapi petugas KPPS," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, diberitakan Kantor Berita Pemilu, Kamis (7/12/2017).

Pramono mengatakan, petugas KPPS nantinya akan bingung dalam memberikan surat suara kepada pemilih. Dia mengandaikan jika ada pemilih yang pada saat hari pemilihan dan pindah antar kabupaten maka surat suara yang mana yang akan diberikan.

"Kalau ada orang pindah antar kabupaten, nanti SS (surat suara) mana yang dikasih, jangan-jangan kelima SS dikasihkan. Kerumitan sangat tinggi sehingga kami juga punya PR yang berat untuk mensosialisasikan," terang Pramono.

Pramono menjelaskan, hak suara para pemilih ditentukan oleh domisili pemilih. Dimana dia tercatat sebagai penduduk maka di  situ juga dia melakukan pencoblosan kecuali untuk pemilihan presiden.

"Jadi kalau misal dia warga katakan lah Bogor, lalu hari H (pemilihan) dia pergi ke Jakarta ya dia engga bisa milih ya, ini pada hari H. Kecuali untuk Pilpres sebab wilayah-wilayah pelaksanaan pemilu ini sama," ungkapnya.

Pramono menyebutkan, para pemilih yang pindah tersebut nantinya tetap bisa menggunakan mekanisme pindah untuk mendapatkan surat suara, pun demikian pada saat pemilihan tersebut nantinya akan kehilangan surat suara tertentu tergantung dengan kepindahannya apakah itu antar kabupaten atau provinsi.

"Ya masih bisa dengan mekanisme pindah hak pilih, tapi dia pindahnya antar apa, SS apa yang diberikan terbatas. Dia kehilangan SS tertentu. Karena calon antar dapil berbeda. Calon di tempat baru kan bukan wakilnya. Karena namanya udah terdaftar di DPT yang asal," tambahnya.

Pramono mencontohkan, pemilih yang nanti pindah memilih antar provinsi, maka dia hanya punya SS pilpres saja. Kalau dia pindah antar kabupaten dalam satu proipinsi maka dia punya 3 SS, yakni pilpres, pemilu DPR RI dan kemudian DPD RI.

"Yang seperti itu, selama ini luput dari perhitungan penyusun UU, menyerentakkan pemilu lokal dan nasional, yang masing-masing ada kerumitan. Nanti pada penggunaannya ada selisih di TPS, karena ada pemilih pindahan," tutupnya. [nat]


Komentar Pembaca
AM Fatwa Sang Pejuang Sejati

AM Fatwa Sang Pejuang Sejati

KAMIS, 14 DESEMBER 2017 , 13:00:00

Pembacaan Sumpah Pemuda Secara Serentak

Pembacaan Sumpah Pemuda Secara Serentak

RABU, 13 DESEMBER 2017 , 11:00:00

Lawatan Rizal Ramli Di Maluku Utara

Lawatan Rizal Ramli Di Maluku Utara

SABTU, 02 DESEMBER 2017 , 17:00:00