Panwaslu Ditantang, "Sikat" Kades yang Coba-Coba Berpolitik Praktis

Daerah  RABU, 22 NOVEMBER 2017 , 13:38:00 WIB | LAPORAN: IRMAN DINATA

Panwaslu Ditantang,

RMOL Bengkulu

RMOL. Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bengkulu Utara, Tugiran, mengatakan pihaknya dapat melakukan penindakan bagi pelanggar yang dianggap memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan amanah Undang- undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Tidak hanya tindak pidana, kita juga mengawasi mereka yang melanggar administrasi Pemilu dan pelanggaran kode etik," kata Tugiran, Rabu (22/11/2017), diwawancarai RMOL Bengkulu.

Khusus untuk kepala desa, lanjut Tugiran, dapat dijerat dengan pidana kurungan jika terbukti mendukung salah satu kandidat yang berlaga pada Pemilu Legislatif dan Presiden/ Wakil Presiden tahun 2019 nanti.

Kepala desa yang terlibat politik praktis, pihak Panwaslu memang tidak bisa langsung action  namun pelanggaran itu akan direkomendasikan ke KPU dan bupati sebagai pejabat pembina pegawai.

"Kepala desa tugasnya mengayomi masyarakat bukannya berpolitik praktis, itu sudah jelas diatur dalam undang-undang. Larangan bagi kepala desa terlibat politik praktis juga diperkuat dengan Undang-Undang tentang Desa," ujar Tugiran.

Kabag Hukum Setdakab Bengkulu Utara, Andi Danial, menantang pihak Panwaslu Bengkulu Utara untuk tetap bersikap netral pada Pemilu serentak 2019. Terlebih oknum terduga adalah mereka yang menjabat sebagai kades.

"Jika ada dasar hukum untuk merekomendasikan ke bupati atas temuan pemilu yang penggarnya adalah terduga kades sikat saja untuk menjaga netralitas Panwaslu," pungkas Andi.[N14]


Komentar Pembaca