DPRD BS Pertanyakan Kelengkapan Administrasi PT Jatropha Solutions

Daerah  RABU, 11 OKTOBER 2017 , 22:37:00 WIB | LAPORAN: SUGIHARTO PURNAMA

RMOL. Ketua Komisi II DPRD Bengkulu Selatan Faizal Mardianto, mengatakan terdapat kejanggalan administrasi perusahaan perkebunan milik PT Jatropha Solutions di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Temuan itu berdasarkan tinjauan serta analisis yang telah dilakukan anggota DPRD beberapa waktu lalu.

"Perusahaan ini awalnya mengurus izin untuk mengembangkan budidaya jarak pagar di Bengkulu Selatan, namun justru beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit," katanya kepada RMOL Bengkulu, Rabu (11/10).

Awalnya Puslitbang Perkebunan menggandeng PT Jatropha Solutions untuk bekerjasama membangun persemaian dan kebun jarak seluas 10.000 hektare di Bengkulu Selatan. Bentuk kerjasama itu tertuang dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani di Bogor, 22 Juni 2010.

Kerjasama itu dimaksudkan guna mendorong berkembangnya industri bio-diesel berbasis jarak pagar dengan menerapkan teknologi yang telah ditemukan oleh Puslitbang Perkebunan. Kerjasama ini dilakukan ditengah melambungnya harga bahan bakar fosil di kancah internasional dan kebijakan pengurangan subsidi pemerintah terhadap bahan bakar minyak.
 
"Maret 2012, Jatropha mengajukan alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit lantaran budidaya tanaman jarak pagar gagal total. Berselang dua bulan, Mei 2012, anehnya izin itu justru disetujui pemerintah," kata anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Faizal menyampaikan, saat ini area perkebunan milik perusahaan tersebut telah ditanami kelapa sawit. Pihaknya telah meminta manajemen perusahaan agar menyerahkan kelengkapan dokumen perizinan perusahaan, namun hingga kini PT. Jatropha Solutions belum melampirkannya.

"Kami sudah menghubungi perusahaan untuk menyerahkan berbagai dokumen, namun hingga kini kami belum menerima berkas dari mereka," ujar Faizal.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud, menegaskan saat ini pemerintah masih menunggu rekomendasi kajian yang diajukan dewan terkait kasus tersebut.

"Pemerintah belum bisa memberikan keputusan dan sanksi kepada PT Jatropha, sebab kami masih menunggu rekomendasi hasil kajian dewan," katanya.

Berdasarkan pernyataan yang diutarakan Bupati Dirwan Mahmud, Senin lalu (9/10), dia mengatakan bahwa persoalan berbagai perusahaan sawit yang ada di Bengkulu Selatan saat ini merupakan akibat pemerintahan sebelumnya yang terlalu mudah memberikan regulasi izin. [Y21]


Komentar Pembaca
Liburan Seru dengan Angkutan Umum

Liburan Seru dengan Angkutan Umum

SABTU, 16 DESEMBER 2017 , 09:00:00

Jika Langgar Aturan, Jangan Harap Ada DWP Lagi!

Jika Langgar Aturan, Jangan Harap Ada DWP Lagi!

JUM'AT, 15 DESEMBER 2017 , 15:00:00

AM Fatwa Sang Pejuang Sejati

AM Fatwa Sang Pejuang Sejati

KAMIS, 14 DESEMBER 2017 , 13:00:00