Pemprov Bengkulu Dinilai Lalai Penyelesaian Tapal Batas Lebong-BU

Daerah  RABU, 11 OKTOBER 2017 , 00:10:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Pemprov Bengkulu Dinilai Lalai Penyelesaian Tapal Batas Lebong-BU
RMOL. Sikap Plt. Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah siap memfasilitasi menyelesaikan konflik tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong di nilai lalai. Hal ini setelah terkuaknya surat Bupati Lebong, Rosjohnsyah kepada Gubernur Bengkulu  tertanggal 24 Agustus 2017.
 
Berdasarkan laporan yang masuk ke meja redaksi RMOL Bengkulu, surat yang ditandtatangani langsung oleh Bupati Lebong, Rosjohnsyah dengan nomor: 640/145/B.I/2017 ini menerangkan bahwa terkait batas daerah Kabupaten Lebong dengan Bengkulu Utara belum adanya penyelesaian secara tuntas, untuk itu perlu dilakukan pemberhentian kegiatan pembangunan gapura batas daerah.
 
Tidak hanya itu, berita acara rapat yang di fasilitasi oleh pemerintah provinsi Bengkulu tanggal 30 Juni 2016 bertempat di Kantor Gubernur Bengkulu, kesimpulan rapat pada angka 5 menyatakan akan dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan selanjutnya. Bukan kesepakatan menyetujui atau tidak menyetujui Titik Kartometrik yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2015 tentang  batas daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong.
 
"Dengan begitu, dimohon kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu menghentikan kegiatan pembangunan gapura batas daerah oleh Pemerintah Bengkulu yang sekarang sedang berlangsung dengan mengerahkan aparat TNI dan Polri," isi surat bupati Lebong.
 
Atas bangunan gapura perbatasan tersebut, ia menilai tidak ada itikad baik dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik dan tuntas.
 
"Dengan kondisi tersebut, kami meminta kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memfasilitasi kembali Pemkab Bengkulu Utara dengan Pemkab Lebong untuk menyelesaikan batas daerah Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu utara secara tuntas," demikian Bupati.
 
Terpisah, Ketua Gerakan Rakyat Bela Tanah Adat (GARBETA), Dedi Mulyadi, mengungkapkan dirinya mengapresiasi atas rencana Plt. Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah untuk memfasilitasi kedua kabupaten tersebut.
 
Disisi lain, ia tetap menilai audiensi di Kantor Gubernur dengan melibatkan perwakilan GARBETA tersebut belum membuahkan hasil. Ditambah lagi, pernyataan Rohidin meminta pemkab Lebong turut dalam penyelesaian permasalahan ini berbanding terbalik dengan surat yang di keluarkan oleh Pemkab Lebong pada tanggal 24 agustus 2017 lalu.
 
"Kita sangat menyayangkan pemprov Bengkulu lalai dalam menyingkapi permasalahan ini. Yang jelas, surat sebelumnya telah di layangkan pemkab Lebong untuk meminta penyelesaian permasalahan tapal batas tersebut. Anehnya, pada pertemuan hari ini bapak Plt. Gubernur malah meminta balik," singkatnya. [Y21]
 

Komentar Pembaca
Liburan Seru dengan Angkutan Umum

Liburan Seru dengan Angkutan Umum

SABTU, 16 DESEMBER 2017 , 09:00:00

Jika Langgar Aturan, Jangan Harap Ada DWP Lagi!

Jika Langgar Aturan, Jangan Harap Ada DWP Lagi!

JUM'AT, 15 DESEMBER 2017 , 15:00:00

AM Fatwa Sang Pejuang Sejati

AM Fatwa Sang Pejuang Sejati

KAMIS, 14 DESEMBER 2017 , 13:00:00