Rohidin Ajak Pemerintah Lebong dan Bengkulu Utara Menghadap Mendagri

Nusantara  SELASA, 10 OKTOBER 2017 , 19:05:00 WIB | LAPORAN: METALIA SONETA

RMOL. Menyikapi konflik tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong, Plt. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengajak kedua pemerintah ini untuk sama-sama berkoordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Ayo, bersama gubernur kita sama-sama konsultasi ke Kemendagri, jangan sampai permasalahan antar dua wilayah ini membuat kita terpecah belah" ujar Rohidin kepada RMOL Bengkulu, Selasa (10/10).

Dijelaskan Rohidin, Pemerintah Provinsi Bengkulu siap memfasilitasi kedua kabupaten ini untuk bertanya langsung ke Kemendagri melalui Biro Pemerintahan Provinsi Bengkulu agar apa yang menjadi konflik batas wilayah kedua kabupaten segera diakhiri dan menemukan titik terang.

"Bupati, tokoh masyarakat, DPRD kedua kabupaten akan kita fasilitasi agar persoalan ini menemui titik terang" jelas Rohidin.

Rohidin juga menegaskan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik, jangan sampai menimbulkan konflik yang berdampak pada memburuknya hubungan baik antar kedua kabupaten. Padahal kedua kabupaten ini berada dalam satu provinsi.

Selain itu ia juga meminta agar proses pelayanan kepada masyarakat di daerah yang terkena konflik tapal batas tidak terhenti. Seperti pelayanan di kantor camat dan puskesmas.

"Ada beberapa kantor camat dan puskesmas yang wilayah administatifnya beralih dari Kabupaten lebong ke Bengkulu Utara, saat ini fungsi pelayanannya tidak berjalan.Karena Lebong sudah melepaskan tanggung jawab, semetara Bengkulu Utara belum mengambil alih. Ini harus segera ditanggulangi," bebernya.    

Menurutnya, kondisi ini tidak bisa ditanggulangi bila kedua belah pihak tidak menciptakan iklim yang kondusif.  

Diketahui, Konflik tapal batas antara Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara ini mencuat setelah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2015 tentang tapal batas Kabupaten Lebong dengan Bengkulu Utara.

Dalam Permendagri ini, disebutkan wilayah Kecamatan Padang Bano masuk dalam Kecamatan Giri Mulya, Bengkulu utara. Keputusan ini sontak medapat penolakan dari masyarakat Lebong yang tinggal di Kecamatan Padang Bano. Dengan alasan sebagian besar warga Kecamatan Padang Bano merupakan suku asli dari Lebong serta secara geografis letak wilayah ini lebi dekat dengan ibukota kabupaten lebong dibandingkan dengan Bengkulu Utara.

Menganggap Permendagri nomor 20 tahun 2015 tentang tapal batas Kabupaten Lebong dengan Bengkulu Utara merugikan, Masyarakat Padang Bano meminta patokan tapal batas dikembalikan sesuai dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Lebong dan Kepahiang. [Y21]



Komentar Pembaca
Pos Menko Perekonomian Dihilangkan Saja!

Pos Menko Perekonomian Dihilangkan Saja!

SELASA, 11 JULI 2017 , 15:00:00

Kinerja Sri Mulyani Mengkhawatirkan

Kinerja Sri Mulyani Mengkhawatirkan

SELASA, 11 JULI 2017 , 13:00:00

Tito Karnavian Ingin Pensiun Dini

Tito Karnavian Ingin Pensiun Dini

SELASA, 11 JULI 2017 , 11:00:00