Server Dukcapil Kota Terancam Diputus Total

Daerah  SELASA, 10 OKTOBER 2017 , 17:15:00 WIB | LAPORAN: OGI MANSYAH

Server Dukcapil Kota Terancam Diputus Total

Hamsi/RMOL Bengkulu

RMOL. Walikota Bengkulu, Helmi Hasan, diberi waktu dua minggu terhitung tanggal 29 September 2017, bila posisi Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Bengkulu, Iriyana, yang saat ini dinonjobkan tidak dikembalikan dan dikukuhkan pada jabatan semula, maka server Dukcapil Kota Bengkulu akan diputus total.

"Sesuai dengan hasil kita kunjungan ke Kementerian Dukcapil beberapa waktu yang lalu, bahwa pihak Pemkot sudah membuat perjanjian dengan Kementerian Dukcapil bahwa dengan jangka waktu 14 hari Pemkot akan mengembalikan Kabid Pelayanan Dinas Dukcapil Kota Bengkulu, Iriyana, ke jabatan semua atau yang setara," kata Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu, Hamsi, Selasa (10/10).

Pihaknya mengingatkan kepada pemerintah kota Bengkulu, supaya segera mencari jalan terbaik terkait permasalahan server di Dinas Dukcapil. Sehingga jangan sampai hal ini berlarut-larut dan yang menjadi korban adalah masyarakat.

"Karena pihak Kementerian Dukcapil tak akan segan-segan untuk memutus total jaringan server Dukcapil Kota Bengkulu," ucap Hamsi.

Sementara itu saat dikonfirmasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bengkulu, Bujang HR, membenarkan bahwa sesuai dengan perjanjian dengan Kementerian Dukcapil ada waktu dua minggu untuk pengembalian Kabid Pelayanan Dinas Dukcapil Kota Bengkulu, Iriyana, ke jabatan sementara atau setara.

"Iya ada waktu 14 hari kerja dan saat ini sedang proses tinggal menunggu tanda-tangan Walikota, kemudian kita usulkan ke pusat," kata Bujang.

Kemudian lanjut, Bujang untuk posisi, Iriyana, nanti akan dicarikan di eselon yang setara dilingkungan Pemkot Bengkulu.

Diketahui sebelumnya pemutusan jaringan server tersebut  sebagai dampak mutasi terhadap  beberapa pejabat Dinas Dukcapil Kota Bengkulu. Mutasi itu dinilai melanggar ketentuan undang-undang dan peraturan Mendagri. Karena pengangkatan dan pemberhentian pejabat Dinas Dukcapil atau unit kerja yang menangani administrasi kependudukan dan catatan sipil harus melalui persetujuan Mendagri. [Y21]

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

KPK Memuakkan!

KPK Memuakkan!

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Alexis Jadi Al-Ikhlas, Bisakah?

Alexis Jadi Al-Ikhlas, Bisakah?

SENIN, 06 NOVEMBER 2017 , 13:00:00