Titik Kartometrik Perbatasan Lebong-BU Disepakati Dalhadi Umar dan Armansyah Tahun 2007

Politik  SABTU, 07 OKTOBER 2017 , 21:03:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

RMOL. Gerakan Rakyat Bela Tanah Ada (GARBETA), menyesalkan nota kesepakatan penegasan batas wilayah dengan penempatan 25  Titik Kartometrik (TK) perbatasan Kabupaten Lebong dengan Bengkulu Utara.

Diungkapkan sekretaris GARBETA, dedi Mulyadi, yang lebih memprihatinkan nota kesepakatan perbatasan kedua kabupaten ini di tanda tangani langsung oleh Bupati dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tertanggal 5 Februari tahun 2007. Dimana pada saat itu Bupati Lebong yakni Dalhadi Umar dan ketua DPRD Lebong Armansyah yang sekarang ini menjadi anggota DPRD Provinsi Bengkulu daerah pemilihan Kabupaten Rejang Lebong dan Lebong.

Kepada RMOL Bengkulu, Dedi Menjelaskan kita sangat menyayangkan ternyata penguatan terbitnya permendagri nomor 20 tahun 2015 tersebut adalah telah tercapainya nota kesepakatan tertanggal 7 April 2014 yang di fasilitasi gubernur Bengkulu masa kepemimpinan Junaidi Hamsyah.

Dalam kesepakatan tersebut, terdapat 5 point kesepakatan.

Diantaranya, pemerintah Provinsi Bengkulu mengacu pada peta Topografi Site Muara Aman dan peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Berita acara tanggal 9 April, 6 Mei dan 29 Juni tahun 2002.

Kemudian, telah terjadinya kesepakatan antara bupati dan ketua DPRD masing-masing kabupaten tertanggal 5 Februari 2007. Berita acara kesepakatan antaranya tim penegasan batas kedua kabupaten pada tanggal 20 Juni 2008  serta surat Plt. Dirjen Pemerintahan umum nomor 136/3117/PUM tanggal 16 Oktober 2013 tentang status cakupan wilayah kedua kabupaten.

"Dari 25 TK tersebut, masa wilayah kabupaten Bengkulu Utara berbatasan langsung dengan rumah warga Lebong yang tersebebar di beberapa Kecamatan. Misalnya, saja Kecamatan Padang Jaya Bengkulu Utara, masa langsung berbatasan langsung dengan Kecamatan Lebong Tengah. Kemudian, Kecamatan Giri Mulya berbatasan langsung dengan Kecamatan Pelabai. Begitupun dengan beberapa Kecamatan lain. Kalau seperti ini, tentu kami menolak sebagai warga asli Lebong," tegas Dedi.
 
Tidak sampai disitu kekesalan GARBETA juga kepada beberapa pejabat Lebong telah menyetujui penempatan 25 TK tersebut, dengan kata lain apabila beberapa kecamatan tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Bengkulu  Utara. Tentu, hal ini dapat mengurangi data dan jumlah penduduk di Kabupaten Lebong.

"Seharusnya mereka juga mencari solusi, kalau kita tahu dari dulu permasalahan ini, tentu kita tidak akan membiarkan hal ini terjadi begitu saja," kesal Dedi.

Ia juga mengingatkan beberapa sikap yang di ambil oleh beberapa pejabat petinggi di Kabupaten Bengkulu Utara maupun pihak legislatif di Provinsi Bengkulu.

"Jangan mengintimidasi seolah-olah ini pergerakan kepentingan. Kami tidak menuntut banyak, yang kami minta tolong tinjau ulang penempatan titik kordinat perbatasan berdasarkan UU nomor 39 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong," demikian Dedi. [Y21]
 

Komentar Pembaca
Pos Menko Perekonomian Dihilangkan Saja!

Pos Menko Perekonomian Dihilangkan Saja!

SELASA, 11 JULI 2017 , 15:00:00

Kinerja Sri Mulyani Mengkhawatirkan

Kinerja Sri Mulyani Mengkhawatirkan

SELASA, 11 JULI 2017 , 13:00:00

Tito Karnavian Ingin Pensiun Dini

Tito Karnavian Ingin Pensiun Dini

SELASA, 11 JULI 2017 , 11:00:00