Permen LHK No. 29/2017 Perhutanan Sosial Digugat ke MA

Nusantara  KAMIS, 07 SEPTEMBER 2017 , 06:36:00 WIB | OLEH: YETTI RAHMADANI

Permen LHK No. 29/2017 Perhutanan Sosial Digugat ke MA
RMOL. Para pemangku kepentingan pengelolaan hutan dan lingkungan hidup mendaftarkan gugatan uji materi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani ke Mahkamah Agung.

"Permen LHK 39 tahun 2017 intinya bagi-bagi lahan hutan tanpa kontrol dan karenanya bertentangan dengan undang-undang kehutanan dan peraturan pemerintah yang ada di atasnya," kata Agung Mattauch, kuasa hukum para pemohon kepada wartawan di Gedung MA, Jakarta, Rabu (6/9).

Pemohon uji materi antara lain Perkumpulan Pensiunan Pegawai Kehuatan (P3K), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) Wana Salam, Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Kosambiwojo Lestari, LSM Lodaya, dan budayawan Acil Bimbo.

Agung mengatakan, Permen LHK Nomor 39/2017 memberi kesempatan kepada para pemegang ijin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) membabat kayu dalam hutan lindung. Tidak itu saja, pemegang IPHPS juga berkesempatan untuk mengelola hutan.

"Kalau pengelolaan hutan diberikan kepada ribuan pemegang IPHPS yang tidak cakap, maka bisa dibayangkan kondisi hutan Indonesia yang akan datang. Tinggal tunggu bencana alamnya saja," katanya.

Disamping merusak alam, bagi-bagi lahan hutan tanpa kontrol kepada pemegang IPHPS rawan konflik horisontal karena di tempat-tempat tertentu di areal Perum Perhutani sudah ada ijin pemanfaatan hutan kepada masyarakat.

"Untuk mencagah efek bagi-bagi hutan tanpa kontrol, kami meminta MA segera mencabut Permen LHK 39/2017. Hutan bukan untuk dibagi-bagikan tapi dimanfaatkan untuk kepentingan publik yang lebih luas," kata Agung.[Y21]

Komentar Pembaca
DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

SELASA, 20 FEBRUARI 2018 , 15:00:00

Stop Permanen Piala Presiden!

Stop Permanen Piala Presiden!

SENIN, 19 FEBRUARI 2018 , 15:00:00

Anti Kritik, Berhenti Saja Jadi Pejabat!

Anti Kritik, Berhenti Saja Jadi Pejabat!

JUM'AT, 16 FEBRUARI 2018 , 17:00:00

Pelantikan Kabag Humas dan Protokol

Pelantikan Kabag Humas dan Protokol

RABU, 21 FEBRUARI 2018 , 09:36:00

Pamer Nomor Urut

Pamer Nomor Urut

SENIN, 19 FEBRUARI 2018 , 07:16:00