"Mutasi Langgar Aturan, Laporkan Pada Pihak Berwenang"

Hukum  SENIN, 31 JULI 2017 , 10:12:00 WIB

Kadis PUPR Kota Bengkuku, Syafriandi, SE, ST, M. Si

RMOL. Pelantikan Kadis PUPR beserta ratusan pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu masih menyisakan tanda tanya besar. Pasalnya, sebelum menjabat sebagai Kadis PUPR Kota Bengkuku, Syafriandi,  SE,  ST, M. Si baru saja menjabat sebagai Kabag Protokoler Pemda Kota Bengkulu. Anehnya lagi, baru satu minggu menjabat Kabag Protokoler, Syafriandi langsung dilantik menjadi Kadis PUPR Kota Bengkulu yang baru.

Keanehan ini pula yang sempat dikritik oleh Ketua DPRD Kota, Erna Sari Dewi beberapa waktu yang lalu. Dalam siaran persnya, menurut ESD, pelantikan Syafriandi sebagai Kabag Protokoler terkesan dipaksakan lantaran untuk memenuhi syarat menjadi Kepala Dinas.

"Ada apa ini?. Kita kan punya yang lain yang mempunyai persyaratan yang ada, kenapa kita memaksakan yang satu tapi persyaratannya kurang. Kalau saya, prinsipnya penuhi persyaratannya dan sesuaikan dengan kemampuan orangnya," jelas ESD, Senin (24/7) lalu.

Sementara itu, diungkapkan Heri Ifzan saat ditemui pasca pendaftaran balon walikota di kantor DPC PPP Kota Bengkulu, Sabtu (29/7) kemarin, bahwa DPRD dalam fungsi pengawasannya sudah sering mengingatkan pemerintah Kota Bengkulu agar dalam setiap pengambilan kebijakan maupun dalam melakukan mutasi harus senantiasa berpijak pada aturan dan mekanisme yang berlaku. Jangan sampai terjadi pelanggaran administrasi, apalagi pelanggaran yang bersifat pidana.

"Fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemda Kota Bengkulu terus kita jalankan. Sering kita ingatkan, jangan sampai tidak berpijak pada aturan dan mekanisme yang berlaku", ungkap Heri Ifzan.

Heri Ifzan tak menampik bila memang ada indikasi pelanggaran dalam pelantikan Syafriandi sebagai Kadis PUPR Kota Bengkulu, silakan datang ke DPRD Kota Bengkulu untuk berkomunikasi dan beraspirasi. Kemudian laporkan temuan tersebut pada pihak berwenang.

"Jika memang ada temuan pelanggaran dalam proses pelantikan dan mutasi tersebut silakan datang dan kita (DPRD kota, red) membuka komunikasi. Silakan sampaikan aspirasinya, kita buka komunikasi bersama. Dan laporkan temuan tersebut kepada pihak yang berwenang," tegasnya.

Seperti yang diketahui sebelumnya, Sekretaris Pemerintahan Kota Bengkulu, Marjon, bersikeras bahwa tidak ada pelanggaran dalam pelantikan Syafriandi.

"Semuanya tidak ada paksaan dan sudah sesuai dengan persedur dan aturan yang berlaku," tandasnya beberapa waktu yang lalu.

Statemen itu, terkesan dipaksakan dan tidak berdasar, dimana jelas-jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, Pasal 71 ayat 2  berbunyi, Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Kemudian dalam Permendagri Nomor 73 tahun 2016 ayat 1 dan 2. Dalam Ayat 1 berbunyi, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Kemudian bunyi ayat 2, yaitu Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. [CW6]

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

KPK Memuakkan!

KPK Memuakkan!

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Alexis Jadi Al-Ikhlas, Bisakah?

Alexis Jadi Al-Ikhlas, Bisakah?

SENIN, 06 NOVEMBER 2017 , 13:00:00