Home
 
 
PENDIDIKAN

Nasib Permendikbud Tentang Hari Sekolah
Senin, 17 Juli 2017 , 10:34:00 WIB
Sumber: RMOL

Muhadjir Effendi/Net
  
SEBAGAI manusia biasa, kita yakin setiap kementerian dalam Kabinet Kerja di pemerintahan Jokowi-JK tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan. Tanpa terkecuali, Muhadjir Effendi yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Namun, sepanjang yang kita ketahui, selama Kemendikbud dinakhodai oleh beliau, tidak sekali pun melakukan tindakan yang menyebabkan ancaman dan kerusakan terhadap citra maupun nama baik Presiden dan Wakil Presiden.

Berbeda dengan kementerian lain, yang secara fakta hukum - ada dugaan - mengalami cacat pengelolaan, baik menyangkut administrasi maupun keuangan. Kita tidak akan menyebutkan kementerian yang mengalami masalah tersebut. Cukup publik tahu dan menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga terkait untuk menangani.

Di bawah komando Muhadjir Effendi, Kemendikbud nampaknya melakukan langkah percepatan. Beberapa produk regulasi (payung hukum) berupa permen, telah diputuskan. Semenjak menjabat sejak 27 Juli 2016 - menggantikan Anis Baswedan - hingga sekarang, setidaknya tercatat ada 5 (lima) Permendikbud yang telah dikeluarkan.

Pertama, Permendikbud No 46 Tahun 2016 Tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik. Kedua, Permendikbud No 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. Ketiga, Permendikbud No 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS Tahun 2017 Untuk SD, SMP, SMA dan SMK. Keempat, Permendikbud No 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat. Kelima, Permendikbud No 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah.

Sejumlah itu Permendikbud yang baru penulis ketahui, tidak menutup kemungkinan masih ada Permendikbud lain yang telah dikeluarkan pada masa periode menjelang 1 tahun kepemimpinan Muhadjir Effendi.

Pastinya regulasi atau permen yang dibuat Muhadjir Effendi dalam rangka mewujudkan Nawa Cita Presiden dan yang lebih penting lagi adalah dengan background beliau di dunia pendidikan terbilang cukup lama dianggap mumpuni untuk membawa Kemendikbud ke arah yang lebih baik.

Pengalamannya di bidang pendidikan optimis dapat membawa wajah pendidikan bangsa Indonesia semakin membaik. Dia mampu bekerja berdasarkan semangat pendidikan itu sendiri. Tidak pernah terkesan ada campur tangan politik, apalagi bekerja sesuai pesanan dan tekanan politik tertentu. Disinilah letak yang membedakan sosok Muhadjir Effendi sebagai Menteri Kabinet Kerja dalam porsi "Profesionalitas".

Kendati demikian, isu maraknya penolakan atas permen era kepemimpinan Muhadjir Effendi belakangan menimbulkan polemik dan perdebatan publik. Terutama Permen yang terakhir dikeluarkan tentang Hari Sekolah. Kehadiran permen disebutkan salah satu sumber, merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru.

Dalam pasal 52 ayat (2) disebutkan: "Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu".

Seperti yang diketahui, bahwa seluruh tenaga aparatur sipil negara (ASN/PNS) di semua instansi pemerintah telah menjalankan kewajiban jam kerja, yakni 5 (lima) hari dalam sepekan. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah.

Begitu pula Permendikbud terbaru, selain upaya sinkronisasi Keputusan Presiden, juga merupakan implementasi dari PP No 19 Tahun 2017. Maka, jelas Permendikbud terbaru ini sebuah upaya menerjemahkan payung hukum yang sudah ada.

Namun, sangat disesalkan penerbitan Permendikbud banyak orang mempersoalkan dan menuai silang pendapat yang begitu sengit. Permen yang dimaksudkan sebagai penerjemahan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai tercantum dalam Nawa Cita dan pelaksanaan PP No 19 Tahun 2017 ini dianggap berpotensi menimbulkan efek buruk, ada pula yang menganggap permen manfaatnya tidak lebih banyak dari keburukannya.

Dalam tulisan ini, penulis mencoba menguraikan beberapa alasan publik ketika menolak kehadiran Permendikbud No 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah, penulis sertakan narasi sebagai dasar pertimbangan argumentatif.

1. Mematikan Madin (Madrasah Diniyah)

Ya, diantara alasan paling ramai diperbincangkan adalah persoalan Permendikbud terbaru akan mematikan Madrasah Diniyah. Jika Madrasah Diniyah ini gulung tikar, dipastikan banyak tenaga pengajar di Madrasah Diniyah yang akan kehilangan pekerjaan. Sementara, kehadiran Madrasah Diniyah telah banyak berkontribusi sejak lama dalam masalah pendidikan, khususnya aspek keagamaan. Dengan diterapkannya Permendikbud itu, ke depan dikhawatirkan Madrasah Diniyah akan tergeser peranannya. Agaknya alasan utama penolakan ini sangat rasional, namun penulis coba baca seutuhnya dari isi Permendikbud dan dapat diambil hasil pembacaan yang berbeda dengan apa yang publik nilai.

Untuk menjawab alasan yang pertama ini, alangkah baiknya kembali pada asal usul penerbitan Permendikbud. Diatas telah dijelaskan bahwa Permendikbud tentang Hari Sekolah merupakan implementasi dari program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai tertuang dalam Nawa Cita pada pemerintahan Jokowi-JK.

Bagi para praktisi pendidikan, sebetulnya formulasi pembentukan karakter dalam dunia pendidikan bukan lah hal yang baru. Praktisi pendidikan tentu tahu, karena sesungguhnya pendidikan karakter sudah lama ada dalam kurikulum 2013. Hanya pada era pemerintahan sekarang, program tersebut akan lebih diaktualisasikan secara praksis.

Memang tumbuh persepsi di kalangan praktisi pendidikan, terutama para guru dan juga orang tua, mereka memahami pemberlakuan 8 jam sehari difahami dengan proses pembelajaran konvensional (tatap muka penuh). Jika anak-anak sekolah selama 8 jam di sekolah bakal depresi, belum lagi psikologi anak akan terganggu dan menambah uang jajan anak. Nah, ini yang perlu diluruskan.

Program PPK dimaksudkan agar penyelenggara pendidikan (pengelola sekolah) berusaha semaksimal mungkin memberdayakan potensi fasilitas dan sumber daya yang ada. Dalam program PPK ini, tekhnis nya dapat menggunakan sumber belajar yang ada dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal (kekayaan budaya).

PPK di bidang pendidikan, menekankan tidak hanya berorientasi pada nilai akademis, namun perlu keseimbangan Olah Hati, Olah Pikir, Olah Rasa dan Olah Raga. Arie Budiman, Staf Ahli Mendikbud urusan bidang pengembangan karakter menyatakan "Keseimbangan 4 (empat) aspek ini menjadi prioritas dalam penguatan pendidikan karakter".

Sejauh yang penulis ketahui, untuk di kota Cirebon sendiri, telah dilaksanakan kewajiban 40 jam kerja sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN / PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan dan penerapan kehadiran (absensi) melalui alat digital berupa Finger  Print. Jadi, jika Permendikbud direalisasikan di Kota Cirebon, maka semestinya dapat dengan mudah untuk dilaksanakan. Karena, tekhnis-tekhnis penunjang secara administratif sudah tersedia.

Kembali pada persoalan, merupakan alasan yang kurang mendasar jika permendikbud akan mematikan Madin (Madrasah Diniyah). Justru, pemberlakuan sekolah 5 (lima) hari ini akan menguatkan posisi Madrasah Diniyah itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan Muhadjir Effendi, dalam kunjungannya ke Pesantren Sidogiri, Pasuruan-Jawa Timur.

Staf Khusus Mendikbud, Fajar Riza Ul Haq, mengutip pernyataan Muhadjir Effendi dalam akunt facebooknya, saat melakukan pendampingan dalam kunjungan tersebut, sebagai berikut :

"Semangat Permendikbud No 23 Tahun 2017 adalah mewajibkan sekolah untuk bermitra dan bekerjasama dengan lembaga pendidikan non formal, lembaga pengembangan bakat, dan pegiat seni atau budaya dalam proses penguatan karakter peserta didik. Tidak terkecuali dengan MADIN (pen. Madrasah Diniyah). Proses penguatan karakter siswa dilakukan secara simultan di ruang kelas, di lingkungan sekolah, dan di luar sekolah. Dalam petunjuk tekhnisnya, sekolah tidak boleh menyelenggarakan MADIN sendiri karena sekolah harus bekerjasama bahkan memperkuat eksistensi MADIN."

Selanjutnya, Muhadjir mengatakan :

"Jadi, tidak ada kebijakan 'Full Day School' dalam program prioritas Kemendikbud. Dalam skema Permendikbud, tidak ada perubahan yang mencolok dari aktivitas siswa yang di siang harinya mengikuti MADIN. Ia seperti biasa pulang ke rumah usai jam pelajaran sekolah. Ia punya waktu istirahat, shalat dan makan siang di rumah. Saat jam belajar MADIN masuk, ia pun berangkat ke MADIN hingga sore. Bagi siswa-siswi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di organisasi kesiswaan dan lembaga pengembangan minat/bakat, mereka tetap bisa melanjutkan aktivitasnya. Yang diperlukan adalah koordinasi dan kerjasama antara pengelola sekolah dan pengelola MADIN."

Akan ketentuan ini, Permendikbud No 23 Tahun 2017 juga secara tegas menekankan bahwa madin (Madrasah Diniyah) menjadi bagian yang tak terpisahkan dari program Penguatan Pendidikan Karakter. Dalam Pasal (5) ayat (7) disebutkan: "Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi aktivitas keagamaan meliputi madrasah diniyah, pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, baca tulis al-Qur’an dan kitab suci lainnya. Sejalan dengan itu, bentuk kerjasama antara sekolah dengan madin diatur dalam Permendikbud pasal (6) ayat (2).  
 
Berdasarkan hal di atas, maka jelas bahwa semangat kepemimpinan Muhadjir Effendi membawa bahtera kementerian semata-mata pendidikan itu sendiri. Tidak ada kepentingan lain, kecuali untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Namun, sayang pembacaan Permendikbud di mata publik kurang utuh sesuai teks aslinya.

Ahyaruddin
Pemerhati Pendidikan dan Sosial; Tinggal di Cirebon [***]

Comments

"Percepat Pendidikan Yang Merata Dan Berkualitas", Pemkot Gelar Upacara Hardiknas

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), dengan mengangkat tema Perce ...

 

Baca Juga

Polri: Dua Penyerang Mapolda Sumut Diduga Anggota Jaringan Bahrun Naim
Aiptu Sigalingging Tewas Dengan Luka Tusuk Di Pipi, Dagu, Leher, Dan Dada
Lebaran, Tradisi Yasinan Massal Di TPU