7 Tahun, 3 Gubernur Bengkulu Tersandung Hukum

Hukum  RABU, 12 JULI 2017 , 13:03:00 WIB

7 Tahun, 3 Gubernur Bengkulu Tersandung Hukum
RMOL. Mimpi Provinsi Bengkulu keluar dari ketertinggalan sepertinya hanya hisapan jempol belaka, pasalnya baru tujuh tahun terakhir tiga Gubernur Bengkulu harus berurusan dengan hukum. Parahnya ketiga gubernur tersebut semuanya tersandung kasus korupsi, dimana baru-baru ini Gubernur baru terpilih Ridwan Mukti beserta istri dan dua kontraktor ditangkap dalam OTT KPK dan kini masih menjalani pemeriksaan dengan berstatus tersangka.

Dua gubernur sebelumnya, yaitu Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin sudah divonis 4 tahun dan menjalani kurungannya akibat terbukti melakukan korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Tanah dan Bangunan yang merugikan negara hingga Rp 21,3 miliar.

Rabu pagi(12/7), kembali satu Gubernur Bengkulu priode lalu Junaidi Hamsyah yang telah ditetapkan tersangka oleh Mabes Polri terkait kasus dugaan korupsi Rumah Sakit M yunus Bengkulu yang merugikan negara hingga Rp 5 miliar menjalani pelimpahan tahap dua, yaitu tersangka dan barang bukti.

Seperti dalam siaran persnya, Junaidi Hamsyah yang didampingi istri dan kuasa hukumnya terlihat berjalan santai keluar dari gedung Reskrim Polda Bengkulu sambil diiring oleh penyidik Mabes Polri untuk diserahkan ke pihak kejaksaan. bahkan Junaidi Hamsyah mengutarakan, dirinya sudah siap menjalani proses hukum yang berlaku, apabila ditahan dirinya juga siap.


Menanggapi penomena perilaku hukum pemimpin Provinsi Bengkulu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Bengkulu, Firnandes Maurisya mengatakan, semua warga negara Indonesia yang terbukti telah melanggar hukum harus patuh dan harus menjalani hukumannya sesuai undang-undang yang berlaku. Intinya proses perbaikan dan mendukung pemberantasan korupsi yang digaungkan pemimpin Bengkulu tidak serius dan tidak berjalan.  

"Kalau untuk pemimpin Bengkulu yang harus diperhatikan yaitu, perilakunya. Jadi pemeriksaan perilaku para calon ataupun pemimpin Bengkulu harus benar-benar jadi tolak ukur untuk kedepannya. Pemimpin Bengkulu harus siap dan benar-benar total yang namanya tolak KKN sesuai amanah undang-undang dan tetap tidak takut untuk melakukan terobosan-terobosan untuk kemajuan provinsi Bengkulu," kata Firnandes, Rabu (12/7). [red]

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

KPK Memuakkan!

KPK Memuakkan!

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Alexis Jadi Al-Ikhlas, Bisakah?

Alexis Jadi Al-Ikhlas, Bisakah?

SENIN, 06 NOVEMBER 2017 , 13:00:00