Mendikbud Muhadjir Potensial Langgar Dua Undang-Undang

Kebijakan Siswa Belajar 5 Hari 8 Jam

Pendidikan  RABU, 14 JUNI 2017 , 14:48:00 WIB

Mendikbud Muhadjir Potensial Langgar Dua Undang-Undang

MUHADJIR EFFENDI/NET

RMOL. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana menerapkan kebijakan delapan jam belajar dengan lima hari sekolah di tahun ajaran 2017/2018. Kebijakan tersebut rencananya mulai berlaku pada Juli mendatang, sementara regulasinya tengah disusun pemerintah.

Menyikapi hal tersebut Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto mengatakan, kebijakan lima hari delapan jam belajar di sekolah yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi berpotensi melanggar sejumlah undang-undang.

"Kebijakan baru itu berpeluang bertentangan dengan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen," katanya.

Diterangkannya, kebijakan baru tersebut bertentangan dengan Pasal 51 UU Sisdiknas yang selama ini cukup demokratis dan memandirikan satuan-satuan pendidikan. Pasal 51 tersebut menyatakan "pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah'.

"Dengan pasal tersebut, maka satuan pendidikan memiliki kemandirian untuk mengembangkan pilihan model sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kesiapan masing-masing sekolah atau madrasah," kata Susanto.

Tak hanya itu, kebijakan lima hari delapan jam belajar di sekolah juga bertentangan dengan Pasal 35 UU Guru dan Dosen. Pasal 35 ayat (1) tersebut berbunyi 'Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan'.

Sementara ayat (2) menyatakan 'beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu'.

"Dengan kebijakan baru lima hari delapan jam belajar di sekolah, guru berpeluang besar mengajar melampaui jumlah jam mengajar di sekolah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut," imbuhnya.

KPAI, lanjut Susanto, meminta Mendikbud agar mengkaji kembali rencana kebijakan tersebut. Dia menekankan, membangun sistem pendidikan harus menyeluruh. Pendidikan harus memperkuat sistem layanan pendidikan di sekolah dan peran keluarga dalam pengasuhan atau pendidikan sebagai sekolah pertama bagi anak serta keterlibatan masyarakat.

"Anak yang menjadi pelaku tindakan menyimpang bukan karena kekurangan jam belajar di sekolah. Yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi layanan pendidikan di sekolah, memperkuat peran keluarga dan memastikan keterlibatan lingkungan sosial," tandasnya.

Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan penerapan kebijakan tersebut dapatmenguntungkan madrasah diniyah. "Justru dengan semakin banyak waktu siswa belajar, madrasah diniyah dapat diintegrasikan dengan pembentukan karakter. Madrasah diniyah justru diuntungkan karena akan tumbuh dijadikan sebagai salah satu sumber belajar yang dapat bersinergi dengan sekolah dalam menguatkan nilai karakter religius," ujarnya. ***

Komentar Pembaca
Pos Menko Perekonomian Dihilangkan Saja!

Pos Menko Perekonomian Dihilangkan Saja!

SELASA, 11 JULI 2017 , 15:00:00

Kinerja Sri Mulyani Mengkhawatirkan

Kinerja Sri Mulyani Mengkhawatirkan

SELASA, 11 JULI 2017 , 13:00:00

Tito Karnavian Ingin Pensiun Dini

Tito Karnavian Ingin Pensiun Dini

SELASA, 11 JULI 2017 , 11:00:00