Home
 
 
PENDIDIKAN

"Peran Universitas Menyelesaikan Konflik Mahasiswa"
Senin, 09 Januari 2017 , 23:09:00 WIB
  
Saat ini persoalan hukum dan aturan yang ada di Indonesia semakin menarik perhatian dan banyak pula yang beranggapan dengan aturan dapat diselesaikan jika memiliki kesepakatan dengan kata "Damai" menyulut paradigma masyarakat akan dunia peradilan di Indonesia. Terlebih lagi di tatanan Universitas yang notabennya memiliki sistem tersendiri dalam penyelesaian persoalan mahasiswa.

Penegakan hukum yang saat ini masih dirasakan sebagian orang belum memiliki nilai keadilan yang dianggap mampu mengurangi angka tindak pidana. Disisi lain, rakyat Indonesia masih kualahan dalam proses penyelesaian masalah melalui jalur penegakan hukum. Baik dari permasalahan yang dikategorikan berat seperti kasus di tatanan kenegaraan, hingga penegakan hukum dari kasus yang kecil seperti di dalam civitas kampus atau universitas yang memiliki aturan hukum akademik tersendiri menyangkut permasalahan di dalam kegiatan kampus yang disebut kode etik mahasiswa.

Berbicara Kampus, ada beberapa hal, pertama yang harus diketahui dalam berkegiatan setiap organisasi interen kampus memiliki struktur pembina, penanggungjawab yang jelas, baik itu ketua jurusan, wakil dekan, Dekan masing-masing fakultas dan bahkan ditingkatkan universitas ada wakil rektor bidang kemahasiswaan.

Dengan demikian, permasalahan-permasalahan di dalam internal kampus dalam kategori ringan dan sedang dapat diselesaikan di dalam tatanan kampus itu sendiri. Jika pihak kampus menemukan pelanggaran kode etik mahasiswa berupa penghasutan sehingga bisa mengancam stabilitas kampus, menghilangkan nyawa seseorang, melakukan tindak asusila, memakai obat-obat terlarang dan lainnya yang dianggap berat. Maka, orang /kelompok yang telah ditunjuk sebagai tim komite etik berwenang untuk mengusut kasus yang terjadi di dalam kampus dan apabila tidak bisa diselesaikan di tatanan kampus barulah melimpahkan ke ranah hukum atau pengadilan.
 
Sedikit, barangkali permasalahan lainnya, seperti adanya rumor yang sengaja dianggap sebagai penghasutan yang dilakukan pada saat kegiatan kemahasiswaan, dimana kejadian itu dicoba untuk diklarifikasi melalui testimoni oleh pengurus organisasi dalam kampus, lalu dari orang yang melakukan penghasutan sehingga tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan kedepannya.

Namun pada saat ingin melakukan testimoni, terjadi penolakan dari orang yang melakukan penghasutan dan terjadi bentrok atau adu fisik, akhirnya berujung di ranah hukum dan dilaporkan ke kepolisian dengan aduan pengeroyokan.

Jika di kaji dari kronologis permasalahan dan kondisi yang dialami korban, permasalahan ini dapat di kategorikan ringan dan sebenarnya bisa ditangani oleh pihak kampus tanpa harus melaporkan ke pihak kepolisian. Sebab, setiap kampus mempunyai aturan-aturan tersendiri untuk mengurusi permasalahan yang terjadi di dalam kegiatan kampus.

Konflik yang berawal dari penghasutan oleh pihak korban terhadap mahasiswa baru untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi lain di dalam kampus, kecuali organisasi si-penghasut.

Beranjak dari perdebatan pada saat ingin melakukan testimoni kedua belah pihak maka terjadilah baku hantam yang melibatkan beberapa mahasiswa dan berujung ditetapkanya tersangka.

Kemudian langkah yang dilakukan korban sehingga melimpahkan kasus ini ke pihak penegak hukum/kepolisian tanpa sepengetahuan dari pihak kampus, tentu hal ini telah mengangkangi pihak kampus selaku mediator pertama atau biasa disebut orangtua kedua dari orangtua mahasiswa sebenarnya. Seharusnya pihak universitas berkewajiban untuk memediasi ke dua belah pihak hingga menuju sebuah kesepakatan berdamai dan tidak mengulangi perbuatan masing-masing.

Persyaratan yang harus dipenuhi terlapor untuk untuk perdamaian keluarga pelapor meminta nominal Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan analisis yang dilakukan oleh keluarga pelapor. Namun, pihak terlapor merasa kurang sepakat akan syarat yang diberikan oleh keluarga pelapor sehingga perdamaian batal.

Selanjutnya terlapor berusaha melakukan perdamaian lagi dengan harapan syarat yang diberikan pelapor bisa turun hingga tidak menyebutkan nominal. Dengan begitu, terlapor meminta pihak kepolisian untuk melakukan perdamaian/mediasi di kantor polisi. Pada saat di kantor polisi, pelapor meminta syarat perdamaian dengan nominal Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) masih sesuai dengan analisis pelapor. Tentu pihak terlapor masih merasa berat dengan nominal itu, karena apabila dilakukan perdamaian pihak terlapor sanggup mengganti biaya perobatan dan transportasi selama pengobatan. bahkan siap melakukan upaya adat berupa memberi makan keluarga pelapor sehingga nantinya bisa menjadi keluarga.

Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya tentang apa substansi sebenarnya dari sebuah perdamaian. Apakah dengan uang bernominal tinggi merupakan hakiki dari sebuah perdamaian saat ini. Namun yang menjadi permasalahan adalah sebuah orientasi perdamaian yang didasarkan oleh kebutuhan akan financial seiring mobilitas sosial yang semakin tinggi, tentu akan muncul spekulasi miring tentang perdamaian yang berbanding terbalik dengan asas kehidupan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih lagi di tatanan Universitas.

Penulis adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Fisip Universitas Bengkulu, Roymondo Miko.

Comments

"Percepat Pendidikan Yang Merata Dan Berkualitas", Pemkot Gelar Upacara Hardiknas

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), dengan mengangkat tema Perce ...

 

Baca Juga

Polri: Dua Penyerang Mapolda Sumut Diduga Anggota Jaringan Bahrun Naim
Aiptu Sigalingging Tewas Dengan Luka Tusuk Di Pipi, Dagu, Leher, Dan Dada
Lebaran, Tradisi Yasinan Massal Di TPU