Penganugerahan Ombudsman RI

Ridwan Mukti Buktikan Kerjanya, Bengkulu Masuk 10 Besar

Nusantara  KAMIS, 08 DESEMBER 2016 , 17:59:00 WIB

Ridwan Mukti Buktikan Kerjanya, Bengkulu Masuk 10 Besar

Ridwan Mukti/Net

RMOL. Sebelum dipimpin Ridwan Mukti‎, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu‎ mendapat rapor merah. Pemprov Bengkulu berada di urutan ke 27 sebagai provinsi yang patuh terhadap Standar Pelayanan Publik oleh Lembaga Ombudsman RI.

Namun, belum satu tahun menjabat, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti‎ (RM) membawa provinsi ini ke urutan sepuluh besar. Hasil ini karena Ridwan mengaku saat pertama kali menjabat, langsung berkoordinasi dengan seluruh SKPD untuk memperbaikinya.

Mendapat penghargaan ini, Ridwan mengaku bangga.

"Tentunya ini adalah komitmen tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Ini kelanjutan pakta intergitas yang diteken oleh gubernur dan seluruh jajaran birokrasi. Pada waktu itu, hadir langsung Ketua Ombudsman RI. Setelahnya kita membuat sistem pelayanan maupun perijinan yang baik untuk publik," ungkap Ridwan.

Hal itu disampaikan Ridwan Mukti usai menerima penganugerahan predikat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik, sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik oleh Lembaga Ombudsman RI di, Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu kemarin (7/12/2016) kepada Jurnalis Kantor Berita Politik Rmoljakarta.

Hadir dalam acara penganugerahan predikat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik, Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla (JK) dan sejumlah menteri kabinet kerja.

Provinsi Bengkulu berada di 10 besar bersama dengan Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan.

"Hari ini (Rabu, 7/12/2016, red), sepuluh yang berapor hijau, dari 34 Provinsi. Tentunya ini akan jadi sebuah pemicu, motivasi untuk berusaha lebih baik," tambah Ridwan.

Dengan birokrasi dan pelayanan publik yang baik, tentu akan berimbas pada sektor swasta yang makin tumbuh dan baik. Karena itulah, perlu standar perijinan yang membuat mereka happy dan nyaman agar sektor swasta tertarik dan mendatangkan investasi.

"Karena itulah kita ikuti standar pelayanan yang baik, tidak bertele-tele membangun investasi yang sehat dan berkembang. Melalui prestasi hari ini, kita semakin yakin investor mau menanamkan modalnya di Bengkulu," yakin Gubernur Provinsi Bengkulu.

Gubernur berharap jajaran birokrasi Pemprov Bengkulu jangan terlena dengan penghargaan ini.

"Perbaikan dan innovasi harus terus dilakukan. Tadi Pak Wapres menyampaikan, yang diperlukan publik dan pasar adalah pelayanan yang cepat, tepat, tetapi murah dan tidak dipersulit. Intinya kami akan terus menerus memperbaiki diri," ujar Ridwan Mukti.

Sementara itu, Wapres JK dalam arahannya menyampaikan beberapa hari ini ada ratusan penghargaan yang diberikan kepada berbagai instansi. Ini bukti bahwa jika instansi bekerja dengan serius akan dapat penghargaan dari pemerintah dan masyarakat.

"Pelayanan publik yang terbaik, saya ucapkan selamat atas kerja kerasnya. ‎Lebih cepat, lebih baik dan lebih murah, tapi berkualitas. Otomatis jika sudah demikian, korupsi berkurang, pungli berkurang," imbuh JK.

Menurut JK, adanya pungli karena pelaku berani memberi waktu singkat. "Kalau normal, seminggu, kalau ada ekstra, ya satu hari. Kalau pengin bersih, percepat layanan itu, ‎jangan lama-lama karena ini sarang korupsi. Itulah harapan kita kepada semua birokrat,” ungkapnya.

"Apalagi dalam sistem pemerintahan otonom, birokrasi yang lebih pendek dan cepat dibutuhkan. Kalau kepala daerah memberi layanan terbaik, bagus kan nanti dipilih lagi karena melayani warga dengan baik," canda JK.

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai menyatakan, otonomi daerah menjadi tantangan serius pelayanan publik. Pemerintah harus keluar dari cara-cara konvensional dan menjadi birokrasi yang kreatif dan inovatif. ‎Kualitas pelayanan publik harus  benar-benar dirasakan rakyat secara maksimal. Bukan di atas kertas.

"Jika ini sudah baik, akan meningkatkanan daya saing, meningkatkan serapan tenaga kerja, meningkatkan investasi dan kauliatas masyarakat dan mempercepat pembangunan," kata Amzulian Rifai.

Ditegaskannya, UU yang ada harus jadi kebijakan acuan. ‎Ombudsman RI dituntut menggerakan birokrasi untuk melakukan perbaikan. Ombudsman memastikan UU ini berjalan dengan baik.

Bagaimana kondisi ril UU diberlakukan?. Hasil observasinya, lanjutnya Amzulian Rifai, lembaga, instansi, Pemda masih rendah. Untuk menyediakan atribut standar saja kepatutan pemerintah dan pemerintah daerah masih rendah. Dengan rendahnya tingkat kepatuhan ini, tidak mengherankan kualitas pelayanan publik Indonesia masih kalah di dunia global.

"Ditambah praktek pungutan liar dan sejenisnya.‎  Karena itu, kami mengharapkan, Kementerian dan Pemda mendorong terus SKPD dan jajarannya meningkatkan standar pelayanannya. Yang sudah baik, makin mencari inovasi-inovasi untuk melayani masyarakat," pinta Amzulian Rifai.

Anggota Ombudsman Adrianus Meliala,‎ menyatakan, penilaian ini dilaksanakan sejak tahun 2013 secara berkelanjutan untuk memantau pelayanan publik yang standar seperti mekanisme pelayanan, kejelasan alur, mudah serta terpadu. Kejelasan dan kepastian layanan harus diberikan kepada masyarakat.

"Kita ingin memastikan standar pelayanan publik berjalan dengan maksimal. Semoga lembaga, Pemprov dan ‎SKPD semakin memperbaikinya ke depan," harapnya.[red]

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

KPK Memuakkan!

KPK Memuakkan!

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Alexis Jadi Al-Ikhlas, Bisakah?

Alexis Jadi Al-Ikhlas, Bisakah?

SENIN, 06 NOVEMBER 2017 , 13:00:00