Home
 
 
PENDIDIKAN

Nasib Moratorium UN Sepenuhnya Di Tangan Jokowi
Minggu, 04 Desember 2016 , 19:41:00 WIB
Ilustrasi/Net
  
RMOL. Rencana Mendikbud Muhadjir Effendy, melakukan moratorium Ujian Nasional (UN) disambut positif pegiat dunia pendidikan. Sebab selama ini UN dinilai sebagai produk ego politik penguasa.

Secara hukum, UN tidak dikenal dalam sistem pendidikan Indonesia dan atas alasan itu sejak tahun 2004, penggiat dunia pendidikan menuntut agar UN dihapus.

"Sejak 2004 kita menuntut UN dihapus. Namun baru ketika Mendikbud dijabat Muhadjir Effendy melakukan moratorium dan Ini sebagai bukti kalau UN adalah produk politik penguasa," kata pengurus Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Minggu (4/12/2016).

Pihaknya menyambut baik gagasan Mendikbud tersebut. Namun nasib moratorium UN dan diganti dengan USBN sepenuhnya ada di tangan Presiden Jokowi.

Sebelum presiden mengambil keputusan, Febri meminta untuk mempertimbangkan beberapa hal. Sebab kata Febri, banyak pihak yang was-was kalau perubahan dari UN menjadi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) hanya berbeda nama saja.

Menurut dia,  kekhawatiran itu sangat wajar sebab perbedaan nomenklatur UN dengan USBN menambah hiruk pikuk dan membuat siswa dan orang tua siswa semakin bingung.

"Apalagi Kemendikbud belum lama ini sudah membuat kegaduhan dengan pergantian kurikulum yang pada akhirnya tidak jelas ujungnya. Dan perubahan UN ke USBN,  juga jangan membuat linglung pihak sekolah, juga siswa dan orang tua siswa," kata Febri seperti yang dilansir Kantor Berita Politik RMOL.

Sedangkan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Abdullah Ubaid menegaskan bahwa pihaknya tidak sepenuhnya mendukung USBN.  Sebab sejauh ini belum ada keterangan yang jelas terkait dengan pelaksanaan USBN.

Untuk itu, JPPI menyampaikan sejumlah catatan. Pertama, USBN harus diletakkan sebagai alat, bukan tujuan (akhir). Sebab kalau sebagai alat maka USBN adalah bagian dari proses pembelajaran, bukan hasil akhir, seperti UN.

Kedua, karena bukan sebagai penentu kelulusan akhir, USBN harus mampu memacu perluasan akses wajib belajar 12 tahun sesuai dengan Nawacita.

Sebab menurut Ubaid, hingga kini masalah putus sekolah penghalang utama dalam mencapai pendidikan menengah.

Ketiga, USBN mengacu kepada UU Sisdiknas. Sebab evaluasi hasil belajar murid dilakukan oleh pendidik, bukan pemerintah.

Keempat, USBN sebagai alat penilaian pembelajaran dan tidak boleh dilihat terpisah dan berdiri sendiri dari dimensi pendidikan yang lain. Oleh karena itu, semua mata pelajaran dan komponen lainnya yakni kognisi dan afeksi serta psikomotorik yang dilakukan siswa di kelas harus dievaluasi.

Kelima, USBN harus steril dari praktik kecurangan dan korupsi. Dan terakhir, JPPI meminta agar selama moratorium UN, pemerintah harus melakukan perbaikan 8 standar nasional pendidikan yakni isi, proses, kompetensi kelulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara terencana dan berkala.[ian]


Comments

Gubernur Harus Instruksikan Pembayaran Zakat Melalui Baznas

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Bambang Himawan menilai bahwa Gubernur Bengkulu harus membuat Keputusan Gubern ...

 

Baca Juga

Sambil Pakai Topi "Ahok", Pendeta Max Polisikan Habib Rizieq
Survei Indikator Politik: Ahok-Djarot Tertinggi, Agus-Sylvi Buncit
AS Hikam: Kemenangan Ahok-Djarot Bukti Isu SARA Ditolak