Datangi BPN Provinsi Bengkulu Warga Seluma Minta Data dan Peta HGU

Daerah  SELASA, 30 AGUSTUS 2016 , 13:53:00 WIB | LAPORAN: YETTI RAHMADANI

Datangi BPN Provinsi Bengkulu Warga Seluma Minta Data dan Peta HGU
RMOL. Warga Kabupaten Seluma mendatangi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu, menuntut keterbukaan data dan peta Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 4 Februari 2016 lalu.

Hal ini berawal dari gugatan Wahana Lingkungan (Walhi) Bengkulu terhadap BPN Provinsi Bengkulu dalam sengketa informasi tentang dokumen HGU, gugatan tersebut dimenangkan Walhi setelah MA menolak permohonan kasasi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu pada 26 Oktober 2015 lalu.

Namun hingga putusan tersebut dikeluarkan, sampai saat ini pihak BPN Provinsi Bengkulu, belum mengeluarkan informasi publik yang diminta Walhi selaku perwakilan dari warga Kabupaeten Seluma.

Adapun informasi yang diminta Walhi Bengkulu pada Kanwil BPN Provinsi Bengkulu adalah daftar HGU terbaru di daerah tersebut, meliputi informasi peta dan titik koordinat HGU PT Way Sebayur yang berganti nama menjadi PT. Sandabi Indah Lestari di Kabupaten Seluma, HGU PT Agri Andalas dan HGU PT PTPN VII.

Manajer Kampanye Walhi Bengkulu Sony Taurus mengatakan kebutuhan terhadap dokumen HGU itu untuk mengurai sengketa lahan antara perusahaan perkebunan PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) dengan masyarakat dari enam desa di Kabupaten Seluma. Selain itu, banyaknya masalah penyerobotan tanah yang dilakukan oleh PT. Agri Andalas dan PT PTPN 7 membuat warga Kabupaten Seluma dari Kecamatan Seluma Barat, Lubuk Sandi, warga Desa Rawa Indah Ilir Talo, Pering Baru Kecanatan Ilir Talo juga meminta supaya BPN Provinsi Bengkulu mengikuti keputusan yang sudah dikeluarkan MA tersebut.

Karena, menurut Sony keterbukaan informasi publik terkait HGU tersebut berhubungan langsung dengan nasib keberlangsungan hidup warga Seluma yang selama ini hak dari pada warga yang sudah di kriminalisasi oleh pihak perusahaan dengan mengakui dan menyerobot tanah warga yang sudah diolah dari puluhan tahun yang lalu, bahkan ada sebagian warga memiliki sertifikat dan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang sah.

"Warga disini cuma meminta BPN Provinsi mengikuti dan melaksanakan putusan dari MA, terkait keterbukaan informasi publik tentang dokumen HGU dari 3 perusahaan yang sudah menyerobot tanah warga ini," kata Sony Taurus, Selasa (30/06/2016).

Disisi lain, Rubino warga Rawa Indah mengungkapkan, HGU PT SIL dikeluarkan pertama kali pada tahun 1998 sesuai keputusan HGU. Nomor 35/HGU/BPN/1998 dengan luas 850 hektare. Namun ditahun 2004 HGU kedua kembali dikeluarkan oleh caretaker Bupati Seluma, M. Husni Thamrin dengan Surat Keputusan nomor 498 tahun 2004 seluas 2.000 hekatre di Kecamatan Seluma dan Talo.

Menurutnya HGU yang dikeluarkan caretaker bupati Seluma tersebut tidak benar, karena dari 2.000 hektare tanah yang diklaim oleh PT Agri Andalas tersebut banyak terdapat tanah milik warga, dan disamping itu, sambungnya seorang caretaker juga tidak berhak mengeluarkan surat keputusan.

"Kami menuntut BPN ini melaksanakan putusan MA untuk membuka informasi HGU. Karena sudah banyak warga kami yang ditahan pihak kepolisian bahkan ada yang ditembak karena menuntut hak mereka yang tanahnya telah diserobot oleh perusahan," tegas Rubino. [Y21]

Komentar Pembaca