Praperadilan Pemohon Dikabulkan, Kasus Novel Dilanjutkan

Hukum  KAMIS, 31 MARET 2016 , 16:37:00 WIB | LAPORAN:

Praperadilan Pemohon Dikabulkan, Kasus Novel Dilanjutkan

Sidang Praperadilan Novel Baswedan

RMOL. Vonis atau putusan praperadilan atas terbitnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) oleh pihak kejaksaan dalam perkara Novel Bin Salim Baswedan akhirnya dibacakan. Dalam ketetapannya, hakim tunggal Suparman mengabulkan permohonan yang diajukan pihak pemohon dan perkara Novel dilanjutkan.

"Mengadili, menolak keberatan pemohon untuk seluruhnya, mengabulkan permohonan pemohon sebagian, menetapkan SKP2 yg dikeluarkan termohon tidak sah dan tidak punya kekuatan hukum mengikat. Memerintahkan termohon menyerahkan berkas perkara Novel Bin Salim Baswedan ke PN Kota Bengkulu dan melanjutkan penuntutan perkara tersebut," kata Suparman saat membacakan putusan, Kamis (31/3/2016) di PN Kota Bengkulu.

Dakwaan pada dasarnya sudah lengkap, karena sudah sempat dilimpahkan tanggal 29 Januari 2016 dan berkas perkara sudah cukup bukti. Maka dalil-dalil termohon tidak cukup bukti dinyatakan ditolak. Terbukti telah dilakukan penelitian dan 6 kali berkas perkara bolak-balik oleh penyidik dan 4 kali sudah dilakukan ekspos perkara. Soal daluarsa, berdasarkan bukti kasus Novel 18 Februari 2014, maka daluarsa 19 Februari 2016.

"Tindakan penuntutan dimulai saat pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan ke PN Bengkulu dan itu sudah dilakukan 29 Januari 2016 dan sudah diregister. Artinya tanggal 29 Januari waktu daluarsa terhenti," jelasnya.

Penarikan dakwaan oleh termohon untuk penyempurnaan dakwaan dan bukan penghentian perkara sesuai permohonan termohon. Lanjut Suparman, ternyata termohon tidak mengembalikann dakwaan dan malah menghentikan perkara maka perbuatan termohon bertentangan dengan kewajiban hukum termohon sendiri dan sangat menciderai rasa keadilan dan kejujuran. Maka untuk dalil termohon yang menyatakan pelimpahan perkara 29 Januari itu sudah tidak ada lagi, ditolak. Karena kasus Novel cukup bukti dan tidak daluarsa, maka penghentian perkara Novel cacat hukum, tidak sah dan tidak berlaku.

"Menimbang SKP2 terbukti tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka SKP2 ini juga tidak sah dan tidak punya kekuatan hukum mengikat, maka permohonan pemohon diterima dan perkara dilanjutkan," tegasnya

Masih menurut Suparman, diperintahkan pihak termohon menyerahkan berkas dakwaan ke Ketua PN Kota Bengkulu. [X19]


Komentar Pembaca
Dewan Pengawas KPK Jangan Jadi Boneka Kekuasaan

Dewan Pengawas KPK Jangan Jadi Boneka Kekuasaan

SELASA, 12 NOVEMBER 2019 , 20:09:14

Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Pro Asing?

Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Pro Asing?

SENIN, 11 NOVEMBER 2019 , 17:50:00

Kenapa Wakil Panglima TNI Harus Diaktifkan?

Kenapa Wakil Panglima TNI Harus Diaktifkan?

SABTU, 09 NOVEMBER 2019 , 22:30:00