Negara Hukum (Rechsstaat)

Konsepsi dan Implementasinya di Indonesia serta Urgensi Reformasi Hukum yang masih bertahan sebatas Diskursus

Hukum  SELASA, 29 MARET 2016 , 14:24:00 WIB

Konsepsi dan Implementasinya di Indonesia serta Urgensi Reformasi Hukum  yang masih bertahan sebatas Diskursus

Teo Reffelsen

Oleh

Teo Reffelsen

“ada alasan kenapa manusia dikatakan paling mulia dari semua hewan,pisahkan ia dari hukum dan keadilan maka mereka adalah yang terburuk.” -Aristoteles

Negara Hukum  

            Istilah Negara Hukum baru dikenal pada Abad XIX tetapi mengenai konsep Negara Hukum sendiri  telah ada sejak lama dan berkembang sesuai dengan tuntutan keadaan pada setiap zaman. Dimulai dari jaman Plato hingga kini, konsepsi Negara Hukum telah banyak mengalami perubahan yang mengilhami para filsuf dan para pakar hukum untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan Negara Hukum dan hal-hal apa saja yang harus ada dalam konsep Negara Hukum.  Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

            Dalam hal ini Hukum memegang kekuasaan tertinggi (Berdaulat) sedangkan Negara tetap pada posisinya yaitu subyek Hukum. Implementasi Negara hukum yang baik sangat tergantung pada kebijakan hukum yang diambil , karena pada hakekatnya hukum yang baik adalah hukum yang dapat “menjamin keseimbangan alam dan kehidupan”, dari hakekat itu dapatlah terpenuhi tujuan hukum itu sendiri (Keadilian, Kepastian dan Kemanfaatan) sehingga secara tidak sadar hukum tersebut telah menjamin kebahagiaan bagi setiap warga negara.

            Secara Umum Istilah negara hukum identik dengan terjemahan dari rechtsstaat dan the rule of law.  Menurut Moh. Mahfud MD Istilah rechtsstaat dan the rule of law yang diterjemahkan menjadi negara hukum pada hakikatnya mempunyai makna berbeda. Istilah rechtsstaat banyak dianut di negara-negara eropa kontinental yang bertumpu pada sistem civil law. Sedangkan the rule of law banyak dikembangkan di negara-negara Anglo Saxon yang bertumpu pada common law.

Dalam  ciri-ciri Konsepnya Negara Hukum (rechsstaat) harus mempunyai beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu :

  1. Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM);
  2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM;
  3. Pemerintahan berdasarkan peraturan;
  4. Adanya peradilan administrasi

Sedangkan Negara Hukum (Rule of Law) mempunyai unsur sebagai berikut.

1. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang- wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.

2. Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat

3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan

            Dari uraian unsur-unsur rechtsstaat maka dapat dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep rechtsstaat tersebut tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian rechtsstaat memiliki inti upaya memberikan perlindungan pada hak-hak kebebasan sipil dari warga negara, berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang sekarang lebih populer dengan HAM, yang konsekuensi logisnya harus diadakan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara. Sebab dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara, pelanggaran dapat dicegah atau paling tidak dapat diminimalkan.

            Di samping itu, konsep rechtsstaat menginginkan adanya perlindungan bagi hak asasi manusia melalui pelembagaan peradilan yang independen. Pada konsep rechtsstaat terdapat lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri.

            Negara Anglo Saxon tidak mengenal Negara hukum atau rechtstaat, tetapi mengenal atau menganut apa yang disebut dengan The Rule of Law atau pemerintahan oleh hukum atau government of judiciary.

Indonesia Sebagai Negara Hukum (rechsstaat) dan Implementasinya.

            Bicara tentang negara hukum yang sering disebut sebagai supremasi hukum (supremacy of law) tidak akan pernah lepas dari konsepsi dasar yang dijadikan landasan berpijak pada sistem ketatanegaraan yaitu konstitusi. Dalam tatanan koridor inilah maka setiap persoalan mengenai supremasi hukum yang terwujud dalam sebuah masyarakat, yang dimana tindakan setiap penyelenggara negara terhadap masyarakatnya di pusat atau daerah harus konstitusional (berdasarkan konstitusi) dan berdasarkan aturan hukum dibawahnya yang dibuat oleh badan legislatif.

            Pasal  1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan  Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

            Berdasarkan uraian diatas sangat jelas bahwa Indonesia adalah Negara hukum (rechsstaat) yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dan negara sebagai subyek hukum bukan Negara Kekuasaan (machsstaat), dan maka dari itu setiap kebijakaannya harus berdasarkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi (supremacy of law) yang berkeadilan bukan berdasarkan kekuasaan belaka karena negara hukum didirikan berdasarkan ide kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

            Indonesia adalah salah satu representasi negara hukum, namun dalam penerapannya belum mencapai kata ideal, terlihat dari kondisi hukum indonesia yang masih menunjukkan adanya berbagai penyimpangan dan sangat diskriminatif di dalamnya dan belum menunjukkan dirinya sebagai sarana (acces) atau jembatan bagi mereka yang haus akan keadilan.

            Kompleksitas masalah dan kegagalan negara (Khususnya Aparat Penegak Hukum) dalam penegakkan dan penerapan hukum di indonesia, ditunjukkan dengan banyaknya kasus Pelanggaran HAM di Indonesia, HAM yang sebagaimana kita ketahui dijamin dalam Konstitusi sebagai ciri negara hukum yang demokratis dan modern. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi; Kebebasan Berekspresi, Kriminalisasi Aparat Penegak Hukum, Kebebasan Beragama, Pembatasan Kebebasan terhadap wanita di daerah-daerah tertentu. Belum lagi permasalaha-permasalahan lain seperti; Hamdani yang mencuri sandal jepit bolong milik perusahaan tempat ia bekerja, atau seorang nenek yang mencuri singkong karena kelaparan langsung ditangkap dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Sebaliknya, seorang pejabat negara yang melakukan korupsi masih bisa tetap bebas berkeliaran. Kasus-kasus hukum yang menimpa orang-orang berjabatan tinggi dan memiliki kekuasaan sebagai terdakwa atau tersangkanya seakan ditangani dengan berbelit-belit dan terkesan ditunda-tunda hingga akhirnya tidak ada keputusan yang jelas.

            Belum lagi masalah penegakkan hukum yang muncul dari aparat penegak hukum itu sendiri,Hakim sebagai orang yang dianggap sebagai ujung tombak untuk mewujudkan adanya keadilan, ternyata tidak luput juga dari cercaan masyarakat. Banyaknya putusan yang dianggap tidak adil oleh masyarakat. Banyaknya kekecewaan terhadap pengadilan (hakim) ini terkait dengan merebaknya isu mafia peradilan yang terjadi di tubuh lembaga berlambang pengayoman tersebut. Institusi yang seharusnya mengayomi hukum ini sempat menyeret nama pimpinan tertingginya sebagai salah satu mafia peradilan. Sungguh ironis sekali kenyataan yang kita lihat sampai hari ini, yang semakin membuat bopeng wajah hukum Indonesia.

            Masih banyak permasalahan lainnya dalam hal pembuatan kebijakaan, baru-baru ini publik dikejutkan dengan Pelaksanaan penyampingan perkara (deponering) terhadap mantan komisioner KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, banyak pihak yang melihat kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Bahkan saya melihat adanya pelanggaran HAM karena seolah-olah kedua Mantan Komisioner KPK ini tidak diberi kesempatan untuk membuktikan kebenarannya dan mencari keadilan.

            Seperti itulah gambaran tentang kondisi penegakkan hukum di Indonesia, Kondisi yang demikian banyak menuai kritik khususnya pada penegakkan hukum, kesadaran hukum, dan kualitas hukumnya. Karena hukum yang seharusnya berada pada garda terdepan sebagai tonggak keadlian belum berfungsi sebagaimana mestinya. Jelas bahwa penegakkan hukum yang sedemikian buruknya merobohkan tiang penyangga hukum dan bahkan meruntukkan atau menjatuhkan keadilan yang menjadi semangat dan cita-citanya.

            Kondisi hukum yang buruk berawal dari Ketiadaan keadilan yang merupakan akibat dari pengabaian hukum (diregardling the law), ketidakhormatan pada hukum (disrespecting the law), ketidakpercayaan pada hukum (distrusting the law) serta adanya penyalahgunaan hukum (misuse of the law). melihat konsisi seperti ini sudah saatnya Indonesia berbenah, Indonesia sebagai negara hukum, maka negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan melakukan Reformasi Hukum pada semua sektor yakni; .

  1. Struktur Hukum, (merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum serta kinerjanya)
  2. Substansi Hukum (isi hukum itu sendiri harus bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat luas)
  3. Budaya Hukum (Profesionalisme Aparat Penegak Hukum dan Kesadaran Masyarakat akan hukum itu sendiri).

            Menurut hemat saya dengan dijadikannya agenda reformasi hukum pada setiap sektor sebagai upaya pembangunan hukum nasional diharapkan hukum dapat benar benar sesuai dengan kaedah tujuannya sehingga dapat menjamin keseimbangan alam dan kehidupan serta dapat Memperbarui tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan begitu masyarakat dapat merasakan kebahagiaan dari implementasi dan eksistensi hukum itu sendiri.


Komentar Pembaca
Demokrat Masih Bersama Prabowo-Sandi

Demokrat Masih Bersama Prabowo-Sandi

JUM'AT, 19 APRIL 2019 , 21:00:00

Real Count KPU Lambat!

Real Count KPU Lambat!

KAMIS, 18 APRIL 2019 , 17:00:00

Jokowi: Jangan Jumawa, Tunggu Hasil Resmi KPU

Jokowi: Jangan Jumawa, Tunggu Hasil Resmi KPU

RABU, 17 APRIL 2019 , 19:00:00

Salam Dua Jari Prabowo

Salam Dua Jari Prabowo

RABU, 17 APRIL 2019 , 10:27:00