Desak Tetapkan Tersangka Dugaan Pungli Kemenag Bengkulu Gempur Datangi Mabes Polri
Dewan pimpinan daerah gerakan muda peduli rakyat ( DPD Gempur) Provinsi Bengkulu, mendatangi Mabes ...
Polisi Semarang Ditemukan Tewas Bersimbah Darah Di Jalan Yos Sudarso
Masyarakat Kota Semarang dikejutkan penemuan mayat seorang polisi berseragam lengkap di jalan raya. ...
Mangkir Dari Sidang Soal Pribumi, Anies Pilih Bungkam

Mangkir Dari Sidang Soal Pribumi, Anies Pilih Bungkam

HukumJum'at, 19 Januari 2018 , 19:56:00

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mau berkomentar soal alasan dia kembali mangkir dari tahapa ...
Kasus Dugaan Pungli Ratusan Juta Kemenag Bengkulu Sampai Ke DPR RI
Gerakan muda peduli Rakyat (GEMPUR) Provinsi Bengkulu telah menembuskan kasus dugaan tindak pidana Pungutan liar (Pungli) ratusan juta di Kementerian agama (Kemenag) Provinsi Bengkulu. "Hari ini kami telah menembuskan ke Ketua komisi 8 DPR RI terkai ... Selengkapnya
Ridwan Mukti Teken Akta Permintaan Banding

Ridwan Mukti Teken Akta Permintaan Banding

Kamis, 18 Januari 2018 , 16:30:00

Penasehat Hukum Ridwan Mukti (RM) dan Lily Martiani Maddari, Abdu Syakir, menegaskan, tidak berubah sikap dalam upaya banding kliennya. Bahkan hal itu telah di daftarkan akta permintaan banding ke PN Tipikor Bengkulu.Dalam akta permintaan banding, R ... Selengkapnya
Gubernur Bengkulu Nonaktif Bakal Berhadapan KPK Lagi

Gubernur Bengkulu Nonaktif Bakal Berhadapan KPK Lagi

Kamis, 18 Januari 2018 , 14:49:00

Sepertinya Gubernur Bengkulu Nonaktif, Ridwan Mukti (RM), menyatakan bahwa dia benar-benar tidak bersalah, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap fee proyek jalan di Bengkulu senilai Rp 1 miliar.RM b ... Selengkapnya
KPK Pelajari Surat Permohonan Perhimpunan Advokat Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima surat pengajuan pemeriksaan etik dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) terhadap advokat Fredrich Yunadi yang saat ini berstatus tersangka merintangi penyidikan perkara skandal korupsi proyek e-KTP."T ... Selengkapnya
Jadi Ketua DPR, KPK Tetap Akan Lanjutkan Proses Hukum Bamsoet
Jabatan Ketua DPR RI yang dipegang Bambang Soesatyo enggak ngaruh buat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan tetap dipanggil apabila keterangannya dibutuhkan oleh para penyidik lembaga antirasuah.Bamsoet memang sempat dipanggil KPK untuk mele ... Selengkapnya
Maling LPG 3 Kg, Beras dan Ayam Warga Talang Rimbo Baru Diborgol
Tim Polsek Rimbo Pengadang berhasil mengamankan pelaku pencurian dengan pemberatan (curat) inisial MD (31) warga Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Sabtu (13/1/2018).Kapolres Lebong, AKBP Andree Ghama Putra ... Selengkapnya
KPK: Advokat dan Dokter Jangan Lagi Langgar Etika Profesi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para advokat tidak mengikuti jejak mantan pengacara Setya Novanto di kasus dugaan korupsi e-KTP, Fredrich Yunadi yang dijerat menjadi tersangka merintangi dan menghalangi proses penyidikan perkara bekas k ... Selengkapnya
LPPI: Copot Jenderal Tito Atau Aksi Bela Indonesia!

LPPI: Copot Jenderal Tito Atau Aksi Bela Indonesia!

Minggu, 14 Januari 2018 , 09:50:00

 Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian selayaknya dicopot karena membiarkan anggota aktif Polri terlibat dalam Pemilu 2018-2019.Ketua Umum Lembaga Pengawas Pemilu Indonesia (LPPI), Sudirman mengatakan, dalam salah satu peraturan UU telah dijelaska ... Selengkapnya
Tersangka Cebur Pacar ke Sumur Dikenakan Pasal Berlapis
Usai menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Rimbo Pengadang. Pelaku HE(17) yang mencoba melalukan percobaan pembunuhan terhadap kekasihnya Nurul Ahyani (38) warga Desa Tik Kuto, Kecamatan Rimbo Pengadang, oleh polres dipastikan akan dikenakan ... Selengkapnya
Polda Panggil 3 Saksi Dugaan Pungli Ratusan Juta Kemenag Bengkulu
Polda Bengkulu akhirnya menindak lanjuti laporan Organisasi Kepemudaan (OKP)  Gerakan Muda Peduli Rakyat (GEMPUR) Provinsi Bengkulu terkait dugaan pungli ratusan juta yang dilakukan oleh kepala Kemenag Provinsi Bengkulu, Bustasar.Dir Reskrimmum ... Selengkapnya
Kejaksaan Endapkan Kasus Hukum Calon Kepala Daerah

Kejaksaan Endapkan Kasus Hukum Calon Kepala Daerah

Sabtu, 13 Januari 2018 , 06:50:00

 Kejaksaan Agung akan menghentikan proses hukum para calon kepala daerah selama tahapan Pilkada serentak 2018.Jakasa Agung HM Prasetyo menyatakan kebijakan tersebut diambil agar penyelengaraan Pilkada serentak bisa berjalan dengan lancar, aman d ... Selengkapnya
Kapolri: Kalau Ada Calon Kepala Daerah Diproses Hukum Jangan Dibilang Kriminalisasi
 Dewan Perwakilan Rakyat belum setuju terkait usulan Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal penundaan proses hukum calon kepala daerah selama proses Pilkada berlangsung.Hal ini sebagaimana kesekapatan dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR ber ... Selengkapnya
Digerebek, Ribuan Tabung 3 kg Dari Gudang Gas Oplosan

Digerebek, Ribuan Tabung 3 kg Dari Gudang Gas Oplosan

Jum'at, 12 Januari 2018 , 13:12:00

Jajaran Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khsusus Bareskrim Polri berhasil membongkar tempat pengoplosan gas di Tangerang, Banten.Praktik curang ini terendus ketika gas tiga kg mengalami kelangkaan di tengah masyarakat. "Kami mengecek pasokan dar ... Selengkapnya
Temui Menteri Agama, Tuntut Bustasar Dicopot Jadi Kepala Kemenag Bengkulu
Belum adanya kepastian hukum terkait dugaan Pungutan liar(Pungli) ratusan juta Kementerian agama (Kemenag) Provinsi Bengkulu. Organisasi Kepemudaan (OKP)  Gerakan Muda Peduli Rakyat (GEMPUR) Provinsi Bengkulu menemui Menteri Agama RI.Disampaika ... Selengkapnya
Polres Bengkulu Utara Kantongi 2 Laporan Dugaan Korupsi
Pihak tindak pidana korupsi Polres Bengkulu Utara, awal tahun 2018 ini telah mengantongi dua laporan dugaan korupsi Dana Desa (DD).Laporan yang saat ini masih dalam pendalaman informasi dari pelapor tersebut, berasal dari Kabupaten Bengkulu Tengah.D ... Selengkapnya
Vonis 8 Tahun Ridwan Mukti Lebih Ringan Dari Tuntutan Sebelumnya
Divonis 8 tahun penjara dan denda  Rp 400 juta Kamis (11/1/2018). Ridwan Mukti dan istri dinyatakan bersalah atas kasus tindak pidana korupsi serta Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Ridwan Mukti dinyatakan ber ... Selengkapnya
Hakim Juga Cabut Hak Politik Ridwan Mukti 2 Tahun

Hakim Juga Cabut Hak Politik Ridwan Mukti 2 Tahun

Kamis, 11 Januari 2018 , 17:11:00

Selain vonis 8 tahun penjara dan denda Rp 400 juta kepada Ridwan Mukit dan Isterinya  Lily Martiani Maddari. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu juga mencabut hak politik 2 tahun untuk Ridwan Mukti setelah menjalani hukuman pe ... Selengkapnya