Diduga Melanggar Peraturan, Pelantikan Kadis PUPR Dapat Di PTUN

28 Juli 2017 18:16

RMOL. Pelantikan yang dilakukan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Syafriandi, diduga terindikasi melanggar peraturan penetapan jabatan struktural di pemerintahan.

Berdasarkan data yang dihimpun RMOLBengkulu.com, disinyalir ada beberapa peraturan yang dilanggar oleh Pemerintah Kota Bengkulu, yakni, dalam PP Nomor 13 tahun 2002 terdapat penambahan pasal pada PP Nomor 100 tahun 2000 yaitu pasal 7A. Pasal tersebut berbunyi "Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang Presiden".

Sementara dalam undang-undang nomor 1 tahun 2015 pasal 71 ayat 2 berbunyi, "Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir".

Kemudian dalam permendagri nomor 73 tahun 2016 ayat 1 dan 2 berbunyi, "Ayat (1) : Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Ayat (2) : Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri".

Atas dugaan pelanggaran peraturan ini, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bengkulu, Sutardi, mengatakan bahwa memang indikasi pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Kota dalam melaksanakan pelantikan kadis PUPR cukup kuat.

"Itu pelantikan dan mutasi besar-besaran memang melanggar. Seharusnya enam bulan sebelum pemilihan walikota dan habis masa jabatan, Pemerintah Kota dilarang melakukan mutasi. Dan ini diatur oleh undang-undang", jelas Sutardi saat dihubungi via telepon selulernya.

Sementara itu menurut praktisi Hukum,  Firnandes Maurisya, terkait soal pelantikan syafriandi sebagai kadis PUPR. Jika benar pelantikan tersebut melanggar peraturan yang ada, maka bisa dikatakan bahwa pelantikan tersebut cacat hukum.

"Dugaan pelanggaran ini cukup kuat. Jika memang melanggar, dapat dipastikan bahwa pelantikan tersebut cacat hukum.  Prosedurnya pun juga sudah cacat kalau begitu. Hal ini pun dapat di PTUNkan", jelas Fernandes.

Kemudian, Firnandes, pun menyatakan bahwa pelantikan Syafriandi dan mutasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah kota pada Rabu (26/7) yang lalu sangat kental nuansa politisnya.

"Ini terkesan dipaksakan dan sangat kental kesan nuansa politisnya",  kata Firnandes.

Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa Syafriandi diangkat menjadi Kadis PUPR Kota Bengkulu hanya berselang satu minggu pasca pelantikannya sebagai Kabag Protokoler Pemerintah Kota Bengkulu. [CW6]

Komentar Pembaca
Mirza Ikuti Tahapan Fit n Propertes Balon Walikota

Mirza Ikuti Tahapan Fit n Propertes Balon Walikota

JUM'AT, 25 AGUSTUS 2017 , 08:58:00

Ketua PDI Perjuangan Kota Bengkulu, Mirza telah menyelesaikan tahapan fit propertes di dua partai, ...
Rahimandani Pimpin SMSI Provinsi Bengkulu

Rahimandani Pimpin SMSI Provinsi Bengkulu

SENIN, 31 JULI 2017 , 19:12:00

Pers Bengkulu kembali mencatatkan sejarah baru, setelah Perwakilan Media Online se-Provinsi Bengkul ...
Malam Budaya RMOL Ditaburi Manusia Bintang

Malam Budaya RMOL Ditaburi Manusia Bintang

SABTU, 29 JULI 2017 , 12:13:00

Untuk kali sekian Kantor Berita Politik menggelar Malam Budaya Manusia Bintang.Dalam pergelaran tah ...
PAC Gerindra Se-Bengkulu Utara Keluarkan Mosi Tidak Percaya
Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra, Se-Kabupaten Bengkulu Utara (BU) mengeluarkan mosi tida ...
Tujuh Tahun, Tiga Gubernur Bengkulu Jadi Koruptor
Sebelumnya, pada Selasa (20/6) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasitangkap tangan t ...
Kades Kecamatan Pelabai Diancam Tidak Bisa Cairkan ADD Dan DD
Kepala Desa (kades) di Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong, menerima ancaman melalui pesan singkat S ...
Kades Gunung Kayo Diduga Mark-up Dana Desa, Warga Siap Lapor  Kejagung Dan Presiden
Tjahjo Lantik Rohidin Jadi Plt Gubernur Bengkulu Di Jakarta
Wakil Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah resmi ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) gubernur Beng ...
Ridwan Mukti Ditetapkan Tersangka OTT KPK

Ridwan Mukti Ditetapkan Tersangka OTT KPK

RABU, 21 JUNI 2017 , 10:44:00

Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Rabu (21/6) resmi ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Ko ...
Ini Kronologi OTT Ridwan Mukti dan Lili Maddari Oleh KPK
Dari data yang dihimpun engkulu.com, penangkapan yang melibatkan Gubernur Bengkulu aktif Ridwan Muk ...
KPK Amankan Fee Proyek Lebih Dari 1 Miliar

KPK Amankan Fee Proyek Lebih Dari 1 Miliar

SELASA, 20 JUNI 2017 , 14:43:00

Tim Satuan Tugas (Satgas) KOmisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyita uang hasil suap fee d ...
Gubernur Bengkulu dan Istri Digelandang KPK

Gubernur Bengkulu dan Istri Digelandang KPK

SELASA, 20 JUNI 2017 , 13:52:00

Ridwan Mukti Gubernur Bengkulu dan Lily Martiani Madadari yang merupakan istri sah dari RM sapaan a ...
Barang Bukti, Mobil Toyota Alphard BD 1 Diamankan KPK
Mobil dinas Gubernur Bengkulu dengan nomor polisi BD 1 dimanakan Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi P ...
Istri Gubernur Bengkulu OTT KPK

Istri Gubernur Bengkulu OTT KPK

SELASA, 20 JUNI 2017 , 12:53:00

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali melakukan operasi tangkap tangan data terhimpu ...
KPK Geledah Kejati Bengkulu dan BWSS VII Kementerian PUPR
Sendjun Manulang: Kita Hormati Proses Hukum KPK

Sendjun Manulang: Kita Hormati Proses Hukum KPK

JUM'AT, 09 JUNI 2017 , 14:07:00

Ruangan Kerja Kasi Intel III Disegel KPK

Ruangan Kerja Kasi Intel III Disegel KPK

JUM'AT, 09 JUNI 2017 , 13:19:00

Dua ruangan kerja di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu disegel Tim Penindakan  Pemberantasan ...
KPK Kembali Ciduk Oknum Jaksa Di Bengkulu

KPK Kembali Ciduk Oknum Jaksa Di Bengkulu

JUM'AT, 09 JUNI 2017 , 09:44:00

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan pada Jumat dini hari (9 ...
SMSI Siap Bantu Pemerintah Dalam Pendataan Media Online
 Salah satu tujuan besar dari pembentukan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) adalah untuk mem ...
Ini Daftar 22 Rumah Rusak Akibat Tanah Longsor

Ini Daftar 22 Rumah Rusak Akibat Tanah Longsor

RABU, 10 MEI 2017 , 12:18:00

Sebanyak 22 rumah warga di wilayah Kecamatan Lebong Selatan, Rimbo Pengadang dan Kecamatan Topos te ...